Pidato Jokowi di Munas Golkar: Ramai Putusan soal Pilkada, yang Dibicarakan Tetap Si Tukang Kayu

TRIBUNKALTIM.CO - Di Munas Golkar, Jokowi singgung soal tukang kayu yang ramai dibahas usai ramai putusan MK dan Baleg DPR terkait Pilkada 2024.

Ya, Jokowi mengatakan dirinya ikut mencermati dinamika di media sosial belakangan ini setelah MK memberikan putusan soal ambang batas persyaratan pencalonan pemilihan kepala daerah dan putusan tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon di Pilkada.

"Bapak ibu saudara saudara, sehari dua hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan Pilkada, setelah saya lihat di media sosial, salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu," kata Jokowi saat memberikan sambutan di acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar Ke XI di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024),

Menurut Jokowi apabila sering membuka Medsos maka akan diketahui siapa tukang kayu tersebut.

Padahal kata Jokowi putusan mengenai syarat pencalonan di Pilkada dikeluarkan MK.

Baca juga: DPR Ngebut Bahas RUU Pilkada, Hari Ini Langsung Rapat Paripurna

Begitu juga mengenai rapat revisi UU Pilkada di DPR RI yang merupakan ranah legislatif.

"Padahal kita tahu semuanya, kita tahu semuanya yang membuat keputusan itu adalah MK.

Itu adalah wilayah yudikatif, dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu," katanya.

Meskipun demikian, Jokowi tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Menurut Jokowi hal itu merupakan bagian dari demokrasi.

"Ya tidak apa apa, itu warna warni sebuah demokrasi," katanya.

Hanya saja kata Presiden Jokowi, ia ingin menyampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, ia sangat menghormati lembaga yudikatif dan lembaga legislatif.

Ia menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang ada di Indonesia.

"Mari kita hormati keputusan, beri kepercayaan kepada pihak pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional," katanya.

Untuk diketahui sebelum masuk ke dunia politik, Presiden Joko Widodo dikenal sebagai pengusaha mebel sukses di Kota Solo, Jawa Tengah.