Duel Isran Noor vs Rudy Masud, Megawati dan AHY Kompak Batalkan Kotak Kosong di Pilkada Kaltim 2024

Sementara itu, pasangan Rudy Mas’ud, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, bersama pasangannya Seno Aji tang juga Sekretaris DPD Partai Gerindra Kaltim juga berhasil menggalang koalisi besar dengan mengamankan dukungan dari beberapa partai.

Pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji sudah mendapatkan dukungan 44 kursi yakni dari Golkar 15 kursi, Gerindra 10 kursi, dan NasDem 3 kursi, PAN 4 kursi, PKB 6 kursi, PKS 4 kursi dan PPP 2 kursi.

Kotak Kosong Batal, Demokrasi Sehat di Kaltim

Pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul), Dr. Jamal Amin mengatakan  kesempatan Isran Noor–Hadi Mulyadi bisa melawan Rudy Mas'ud–Seno Aji di Pikada Kaltim 2024 bergantung keputusan PDIP.

Menurutnya, petahana harus mampu meyakinkan PDIP untuk bergabung bersama Demokrat.

Baca juga: Demokrat Dukung Isran Noor-Hadi di Pilgub Kaltim 2024, PDIP Tidak Ingin Ada Kotak Kosong

Hanya dengan cara itu, bisa memenuhi syarat pencalonan minimal 20 persen kursi di DPRD Kaltim.

Dukungan incumbent dari Demokrat belum mencukupi syarat minimal yakini 11 kursi.

PDIP di DPRD Kaltim memiliki 9 kursi, dan otomatis bisa melengkapi jika bergabung.

“Isran Noor harus mampu meyakinkan PDIP agar bisa bergabung,” sebutnya.

Come back-nya Isran Noor ke partai berlambang bintang mercy, juga dinilai Jamal membuka peluang meraih dukungan partai lain, termasuk PDIP.

Keputusan Isran kembali menjadi kader Demokrat bisa jadi menjadi faktor penentu akhirnya dipilih sebagai calon Gubernur.

Sejatinya, demokrasi di Kaltim akan sehat jika PDIP memutuskan dukungan resmi ke petahana.

“Demokrasi yang sehat membutuhkan kompetisi.

Jika PDIP dan Demokrat bersatu mengusung Isran-Hadi, maka akan tercipta persaingan yang sehat dengan pasangan Rudi-Seno," tegasnya.

Baca juga: Dugaan Borong Partai di Pilkada Kaltim 2024 Mengemuka, Akademisi: Masyarakat bisa Pilih Kotak Kosong

Ia menegaskan, Pilgub Kaltim belakangan diisukan akan mempertemukan Rudi-Seno melawan kolom kosong.

Hal ini dianggap tidak mencerminkan kedewasaan politik masyarakat di Kaltim.