Megawati Umumkan Calon Gubernur di Pilkada Kaltim 2024, Isran Noor Dapat Rekomendasi dari PDIP?

Dia mengungkap alasan mengapa Provinsi yang disebutkan tadi belum dapat diumumkan pada gelombang pertama nanti.

"Karena ada keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Misalnya di Riau kami bekerja sama dengan PKB, meskipun pemenang pemilu adalah dari PDI Perjuangan tetapi sebagai calon gubernur yang diusung adalah dari PKB," tuturnya.

"Sehingga kami juga melakukan komunikasi yang sama untuk daerah-daerah lain baik itu dengan Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PPP, Perindo, dan juga Partai Hanura. Banyak kerjasama dengan Hanura yang dilakukan di wilayah-wilayah yang merupakan basis PDI Perjuangan," pungkas Hasto.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Deddy Sitorus memberikan sinyal bahwa pihaknya tidak akan merapat pada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Deddy mengatakan, PDIP akan lebih berfokus pada usaha untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas untuk rakyat.

Baca juga: Timses Bapaslon Independen Pilkada Kukar 2024 Lega, Calonnya Terbukti tak Bersalah

"Lebih ke bagaimana menghadirkan pemilu yang betul-betul berkualitas. Artinya kalau semakin banyak calon (yang maju Pilkada), ya masyarakat bisa memilih berbagai argumentasi, visi misi, posisi ya dari masing-masing kandidat," ucapnya.

Menurut Deddy, banyaknya pilihan calon gubernur (cagub) yang dapat dipilih oleh masyarakat dapat membuat peradaban politik akan semakin baik.

Selain itu, Deddy menambahkan, dengan tidak bergabungnya PDIP di KIM plus, maka keputusan itu dinilai adil untuk masyarakat.

"Jadi kalau PDI Perjuangan masuk ke dalam suatu koalisi besar yang kemudian tidak ada kompetitornya, saya kira itu juga tidak fair untuk masyarakat. Meskipun untuk partai politik itu akan sangat berarti dalam artian nggak capek berkeringat lagi gitu ya," paparnya.

Deddy menganggap, keputusan PDIP untuk tidak bergabung dengan koalisi besar itu juga mengurangi potensi money politics (politik uang) yang luar biasa. 

Masyarakat Harus Diberi Pilihan

Pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul), Dr. Jamal Amin mengatakan, kesempatan Isran Noor–Hadi Mulyadi bisa melawan Rudy Mas'ud–Seno Aji di Pilgub Kaltim 2024 bergantung keputusan PDIP.

Menurutnya, petahana harus mampu meyakinkan PDIP untuk bergabung bersama Demokrat.

Hanya dengan cara itu, bisa memenuhi syarat pencalonan minimal 20 persen kursi di DPRD Kaltim.

Baca juga: Bawaslu Hentikan Penyelidikan Dugaan Dukungan Palsu Calon Independen Pilkada Kukar 2024

Dukungan incumbent dari Demokrat belum mencukupi syarat minimal yakini 11 kursi.

PDIP di DPRD Kaltim memiliki 9 kursi, dan otomatis bisa melengkapi jika bergabung.