Akhirnya Hasto Bongkar Alasan Megawati Ngebet Bertemu Kapolri, Ketum PDIP: Bapak Udah, Insaf Dong!

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali mengungkapkan keinginannya untuk bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Megawati menyoal netralitas Polri di ajang pemilu, maupun lainnya.

Hal ini diungkapkan Megawati saat umumkan calon kepala daerah yang diusung PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Sementara, Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud Megawati ingin bersua Kapolri.

Baca juga: Tak Cocok Ganti Airlangga! Pengamat Bocorkan Isu Bahlil Titipan Istana, Golkar Dikendalikan Jokowi

Menurut Hasto, Presiden Kelima RI ini banyak mendengar informasi adanya penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik.

Hal itu disampaikan Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

"Begitu banyak laporan yang masuk ke Ibu Ketua Umum tentang penyalahgunaan fungsi penegakkan hukum dan itu dipakai secara masif di dalam pemilu yang lalu. 

Sehingga inilah yang kemudian ibu mengingatkan bahwa pemimpin tertinggi Polri harus bertanggung jawab bagi kepentingan bangsa dan negara,"kata Hasto 

"Kepentingan merah putih jangan dipersempit kepada kepentingan-kepentingan sepihak hanya karena ambisi kekuasaan itu. Itu yang diingatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan teman-teman pers juga harus berani menyuarakan kebenaran itu," sambungnya. 

Kemudian Hasto mengajak semua pihak agar tidak menutup mata, ketika ada penegak hukum yang seharusnya mengabdi kepada keadilan, lalu sudah bergeser hanya menjadi alat untuk melakukan tekanan-tekanan tertentu.

"Karena Ibu Mega memang dengan prinsip Satyam Eva Jayate, pada awalnya kan melakukan evaluasi, karena beliau menerima masukan dari kader-kader Partai.

Bagaimana dalam Pemilu Presiden yang lalu, dan ini juga dibuktikan oleh dissenting opinion dari tiga Hakim MK bahwa terjadi kecurangan abuse of power dengan menggunakan alat-alat negara, dan juga sumber daya negara," kata Hasto.

Dosen di Universitas Pertahanan RI ini mengingatkan, bahwa Polri merupakan alat negara yang seharusnya netral dan menolak tekanan penguasa untuk mengintimidasi kelompok tertentu. 

Lebih lanjut, juga tidak ingin ada upaya hukum untuk melakukan suatu perubahan-perubahan struktur di dalam partai politik, yang seharusnya berdaulat.

"Ibu Mega ketika memberikan kritik itu, itu adalah untuk kebaikan bangsa dan negara," kata Hasto.