Anggaran IKN hanya Rp143,1 Miliar di RAPBN 2025, Sri Mulyani: Kabinet Prabowo-Gibran akan Bahas Lagi

Pria yang juga dosen Fakultas Ekonomi (FE) Unmul tersebut mengungkapkan, bicara IKN dengan Kaltim, sering ia bilang daerah penyangga IKN bukan saja Balikpapan dan PPU atau Samarinda dan Kukar. 

Tetapi kabupaten/kota lainnya seharusnya merasakan dampak, kalau tidak merata paling tidak kecipratan, apalagi Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

“Nah hari ini yang agak berdampak menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di sektor konstruksi, karena masifnya pembangunan. Coba saja pemerintah yang sekarang sedang menggelar upacara HUT RI dan sidang kabinet, bisa juga menggelar rapat-rapat di Mahulu agar mengetahui kekurangan disana, atau di Kabupaten atau Kota lainnya," tegasnya.

Perekonomian Provinsi Kaltim terkini, BPS mencatat pertumbuhan sebesar 5,85 persen pada Kuartal II/2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Melihat dari struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kuartal II/2024, sektor pertambangan dan penggalian 38,68 persen masih tertinggi.

Disusul sektor industri pengolahan 17,98 persen , sektor konstruksi 11,66 % .

Kemudian pertanian, kehutanan dan perikanan 8,52 persen, serta terakhir perdagangan 6,93 % .

Baca juga: Respons Sultan Kukar tak Diundang Upacara di IKN Nusantara, Jokowi Tampil PD Pakai Baju Adat Kutai

Melihat data tersebut, Purwadi mengatakan artinya Kaltim sendiri masih mengandalkan sektor Sumber Daya Alam (SDA), dan terjadi semua di Kabupaten/Kota.

Bahkan sudah berlangsung sejak dulu, dan tidak banyak berubah.

Mungkin justru pesta sumber daya ini lebih masif karena bukan bicara yang legal saja, tetapi ilegal juga didepan mata, dimana banyak Kabupaten/Kota masih mengandalkan batu bara.

“Harusnya dampak ini, paling tidak dirasakan 10 Kabupaten/Kota, seperti sektor konstruksi adanya IKN, belum tampak signifikan di PPU, kebanyakan di Balikpapan,” tegasnya.

Mantan Gubernur sebelumnya Awang Faroek Ishak pernah mencanangkan 3 (trilogi) pondasi dalam transformasi ekonomi, Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur dan pertanian dalam arti luas seperti kedaulatan pangan hingga kemaritiman, kalau sawit saya kurang setuju karena kapitalis, mirip dengan batu bara.

Meski banyak efek negatif, namun mantan Gubernur Kaltim 2 periode ini disebut Purwadi punya program yang mencanangkan gambaran masa depan Bumi Etam, sehingga ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan penggalian tak hanya jadi andalan.

“Sehingga trilogi ini dapat diteruskan (kepala daerah selanjutnya), meski ada juga kekurangannya beliau. Tetapi sering saya bilang, IKN jika berdampak pada Kaltim, seharusnya ditanya dulu, yang tumbuh siapa dulu? PDRB itu mengabaikan siapa yang punya. Menghitung suatu wilayah, tetapi tidak memperhatikan siapa yang punya (usaha) dan berproduksi di Kaltim, ini banyak kepunyaaan orang luar Kaltim,” ungkapnya.

“Jika konstruksi naik, siapa pun tahu bahwa itu akan naik, berdampak ke ekonomi, tetapi gedung–gedung disana logistiknya darimana, pekerjanya dari mana? Aturan rencana dibentuknya Perda yang 20 persen pekerja lokal apakah sudah diterapkan atau disahkan? Perlu kita kawal karena sampai sekarang belum ada kejelasan. Pekerja IKN harus memiliki sertifikasi, SDM kita apakah telah dipersiapkan,” sambung Purwadi.

Baca juga: Terjawab Kapan Pelantikan Prabowo, Cek Penyebab Presiden Terpilih Batal Dilantik di IKN Nusantara