Maju Pilkada 2024, 1 ASN Pemprov Kaltim Mengundurkan Diri 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Tak terasa pelaksanaan pilkada serentak pada 2024 ini semakin dekat.

Sejumlah talenta terbaik daerah, mulai dari kader maupun luar kader partai, bersiap mengikuti kontestasi lima tahunan tersebut.

Tak terkecuali para birokrat yang selama ini berkarier di pemerintahan. 

Dalam ketentuannya, aparatur sipil negara (ASN) tidak berpolitik dan harus netral.

Baca juga: Gelar Rapat Umum, Sekretar PDIP Kaltim: Tenang Pak Isran–Hadi Kami Ada Disini

Kendati demikian, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pasal 56 dan 59 ayat 3 yang mengatur ketentuan ASN yang maju pilkada, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak ditetapkan sebagai calon.

Terkait hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Timur Deni Sutrisno menekankan, ASN Pemprov Kaltim dan jajaran hingga tenaga honor harus netral dalam pilkada kali ini.

Pihaknya bahkan membentuk tim pengawasan agar ASN tetap netral dan pilkada bisa berjalan lancar dan tertib, tanpa ada pelanggaran yang mampu membuat stabilitas atau kenyamanan selama masa demokrasi menjadi terganggu.

Namun, ia juga mengungkapkan, ada ASN Pemprov Kaltim yang mengajukan pengunduran diri untuk maju pada Pilkada 2024.

"Ada 1 orang (ASN) yang sudah menyampaikan (pengunduran diri agar bisa maju pilkada) dan nanti katanya ada lagi 1 orang," ungkap Deni Sutrisno.

Kendati demikian, Deni masih enggan mengungkap siapa sosok tersebut.

Baca juga: Hadiri Jalan Sehat Kawal Adi for Harum Gubernur Kaltim, Rudy–Seno Sapa Masyarakat Samarinda Seberang

Namun yang pasti, lanjut Deni, ASN itu akan maju pada kontestasi pemilihan bupati atau wali kota di Kaltim pada 27 November mendatang.

"Ya, kita tunggu saja. Kalau sedang berproses belum bisa kita beberkan namanya siapa, yang pasti ada, untuk Pilkada nanti," ungkapnya.

Ia kembali mengulang bahwa BKD bersama Kesbangpol Naltim ikut melakukan pengawasan terkait netralitas ASN pada saat Pilkada.

Mereka melakukan pemantauan yang dilakukan sejumlah instansi termasuk lembaganya.

"Semuanya nanti akan dilaporkan ke KASN hasilnya terkait netralitas ASN," pungkasnya. (*)