Polda Kaltim Bantah Intimidasi Aktivis yang Bentangkan Spanduk 'Indonesia is Not For Sale'

Ia menyebutkan, awalnya sekitar 30 orang diamankan, baik di lokasi perayaan maupun dalam perjalanan pulang, namun yang dibawa ke Polres PPU hanya 14 orang.

"14 orang tersebut adalah tim pemanjat yang mengibarkan spanduk di Jembatan Pulau Balang, ditambah dengan tim hukum lainnya. Ada yang mengalami kekerasan, termasuk satu orang yang pingsan," lanjutnya.

Edy juga menambahkan bahwa mereka dibawa ke Polres PPU sore harinya dan hanya didata, tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Namun, kepulangan para aktivis tersebut tertunda akibat adanya tekanan dari ormas yang muncul di Polres PPU.

"Teman-teman yang diamankan komplain karena diduga ormas tersebut sengaja dimobilisasi oleh aparat," kata Edy.

Alhasil para aktivis tersebut baru bisa pulang malam hari dengan pengawalan aparat hingga Pelabuhan, meskipun Edy menduga pembuntutan setelah mereka kembali ke Balikpapan.

Baca juga: Warga Sekitar IKN dan Aktivis Pasang Banner Indonesia is Not For Sale, 14 Orang Dibawa Polisi

Bantah Penangkapan

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto, membantah perilaku intimidatif yang dilakukan oleh sejumlah aparat terhadap para jurnalis dan aktivis.

"Nggak lah," singkat Kombes Yuliyanto kepada TribunKaltim.co, Minggu (18/8) sore.

Dia membenarkan 14 aktivis itu digiring menuju Mapolres PPU bersama pendamping hukumnya. . Namun bukan untuk alasan penahanan.

Sedangkan rombongan jurnalis telah lebih dulu kembali keBAlikpapan menggunakan kapal. 

Saat ditanya lebih lanjut alasan aktivis tersebut dibawa menuju Mapolres PPU, Kombes Yuliyanto belum memberikan keterangan spesifik.

Menurut Kombes Yuliyanto, penggiringan aktivis tersebut hanya dalam rangka makan bersama.

"Makan-makan (saja), gak ada yang ditahan," pungkasnya.

Baca juga: Fakta di Balik Upacara HUT RI di IKN, Banner Indonesia is Not For Sale di Jembatan Pulau Balang

Investasi Serampangan

Forest Campaigner Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik mengatakan, warga menyerukan pemerintah yang akan datang untuk lebih memperhatikan lingkungan hidup dan mengembalikan hak-hak masyarakat adat.

"Kami datang dengan seruan "Indonesia is Not For Sale". Kenapa kami ambil seruan ini karena kami melihat bahwa 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi yang terjadi malah investasi yang serampangan dan itu mengganggu ruang hidup warga termasuk di Balikpapan," ungkap Iqbal.