Luncurkan KKPD untuk 40 OPD, Pemkot Samarinda Pastikan Sosialisasi Mendalam ke Seluruh Pegawai

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan berbagai inovasi.

Salah satunya melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). 

Dalam acara launching yang digelar pada Kamis (29/8/2024) di Hotel Mercure, Wali Kota Samarinda Andi Harun secara resmi meluncurkan KKPD untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda.

"Kota Samarinda saat ini sedang giat mengakselerasi pembangunan di semua sektor prospektif, serta serius membangun komitmen untuk menerapkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel," ujar Andi Harun.

Baca juga: Tahapan Pilkada Kaltim 2024, Isran Noor-Hadi Mulyadi Jalani Tes Kesehatan di RSUD AWS Samarinda

Lanjutnya, penerapan KKPD adalah implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pointnya adalah, KKPD merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk belanja yang dapat dibebankan pada APBN, sekaligus meningkatkan efektivitas belanja, keamanan transaksi, serta mengurangi fraud dan idle cash,” jelas Andi Harun.

KKPD yang disupport oleh Bankaltimtara ini akan diberikan kepada seluruh bendahara pengeluaran di 40 OPD.

Untuk memastikan penggunaan KKPD berjalan efektif, Pemkot Samarinda akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

"Saya ingatkan kepada seluruh pemegang KKPD agar menggunakannya dengan hati-hati, bijaksana dan bertanggung jawab. Harus sesuai peruntukkannya,” tegasnya.

Baca juga: Kembali Terpilih, Novan Syahroni Ditunjuk Jadi Wakil Ketua DPRD Samarinda Sementara

Namun, Andi Harun menyadari bahwa implementasi KKPD tak terlepas dari berbagai tantangan.

Oleh karena itu, dirinya memastikan akan mengadakan sosialisasi secara mendalam guna memastikan seluruh pegawai memahami dan dapat menggunakan KKPD dengan baik.

“Karena informasi pengetahuan implementasi terhadap sebuah kultur baru itu hanya diketahui di kepemimpinan, tapi tidak disosialisasikan kepada staff. Kita harus mengambil semua manfaatnya. Jadi tidak hanya di label pimpinan saja,” pungkasnya. (*)