Reaksi PBB Bila Jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran Tak Sesuai Harapan: Kami Sudah Berkeringat

TRIBUNKALTIM.CO - Sejumlah partai politik (parpol) telah memberikan tanggapan seputar jatah Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, salah satunya Partai Bulan Bintang (PBB).

PBB yang pada Pilpres 2024 lalu juga ikut mendukung pasangan Prabowo-Gibran mengaku khawatir jatah atau porsi menteri untuk mereka akan hilang dampak merapatnya Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke dalam pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Majelis Syuro PBB, Masrur Anhar mengatakan, partainya khawatir jika nantinya kehadiran parpol baru dalam koalisi pendukung Prabowo dapat menggerus jatah kursi untuk PBB.

Padahal kata dia, selama ini partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu sudah bekerja keras menangkan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran: Prediksi Menteri yang Menjabat di 10 Kementerian dan Lembaga Paling Basah

"Mudah-mudahan yang sudah bekerja keras kayak PBB tidak ketinggalan. Jangan sampai yang berseberangan malah dapat, yang bekerja keras terlupakan begitu," ucap Masrur saat ditemui di kantor PBB, Jakarta, Jumat (26/4/2024). 

Ia pun kembali mengingatkan bahwasanya PBB sudah berkeringat memenangkan Prabowo-Gibran.

Maka itu Masrur berharap Prabowo tidak akan melupakan jasa-jasa dari PBB.

"Bagaimanapun kami yang sudah berkeringat dan bekerja keras, jangan sampai diabaikan, dan saya yakin beliau tidak mengabaikan. Pasti beliau akan memperhatikan betul karena kita kenal siapa itu Pak Prabowo, siapa itu Pak Gibran," ucapnya.

Masrur juga berharap kekhawatiran partainya tidak terbukti. Dia meyakini Prabowo akan membagi jatah kursi menteri secara proporsional.

"Artinya tetap Pak Prabowo dan Gibran itu proporsional siapa sih yang sudah bekerja keras, siapa yang tadinya berseberangan, mudah-mudahan ada proporsional," ujarnya.

PBB sendiri berharap, Yusril Ihza Mahendra, diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) atau Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

PBB menganggap dua posisi menteri itu sesuai dengan kapasitas Yusril.

"Sampai sekarang memang kalau isu kan begitu, ada Menko Polhukam, ada Menkumham, itu kan isu. Walaupun memang kabar berikut itu kan memang sudah di bidangnya lah," ucap Masrur.

Namun begitu, sekali lagi Masrur menyerahkan penunjukan menteri kepada Prabowo selaku presiden terpilih RI. Sebab, presiden memiliki hak prerogatif menunjuk pembantunya.

"Kalau seperti apa nantinya balik lagi lah itu hak prerogatif presiden terpilih," katanya.