Bawaslu Mahulu Apresiasi Komitmen 3 Paslon untuk Menolak Politik Uang

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Komisioner Bawaslu Mahakam Ulu (Mahulu), Leonder Awang Ajat, menyatakan bahwa meskipun edukasi politik terus digalakkan, kondisi ekonomi masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam mencegah politik uang. 

Dalam setiap sosialisasi, Bawaslu selalu menekankan pentingnya memilih berdasarkan hati nurani, rekam jejak, dan analisis menyeluruh terhadap calon. 

Namun, kenyataannya, kondisi ekonomi masyarakat sering kali menjadi faktor yang memengaruhi keputusan mereka.

"Kami bersyukur bahwa ketiga pasangan calon (Paslon) dalam Pilkada kali ini telah berkomitmen untuk tidak melakukan politik uang," ujarnya, Senin (2/9/2024)

Baca juga: Bawaslu Mahulu Gencar Lakukan Upaya Pencegahan Potensi Terjadinya Politik Uang di Pilkada 2024 

Ia menambahkan bahwa komitmen ini merupakan langkah positif yang mencerminkan kesamaan nilai antara pengawas Pemilu dan peserta Pemilu dalam upaya mencegah praktek yang merusak demokrasi.

Ia juga menyoroti bahwa selama ini tantangan terbesar Bawaslu adalah kurangnya kerja sama antara pengawas Pemilu dengan peserta dan tim sukses mereka dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu Pilkada yang bersih dan adil.

"Kami telah melakukan pendekatan sebelumnya dengan menanyakan kepada para Paslon apakah mereka siap berkompetisi secara jujur tanpa ada faktor-faktor yang tidak etis. Mereka semua menyatakan kesediaannya, dan kami akan meresmikan komitmen ini setelah penetapan calon nanti," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa setelah penetapan, para Paslon akan menjadi subjek hukum, sehingga komitmen yang dibuat akan lebih mengikat dan dapat dijalankan dengan serius.

"Saat ini, mereka belum ditetapkan sebagai calon resmi, jadi belum bisa kita ikat secara hukum. Namun, setelah penetapan, kami akan mengadakan kegiatan untuk mengikat komitmen ini secara bersama-sama," tutupnya.

Bawaslu Mahulu berharap agar kolaborasi ini dapat berjalan efektif, sehingga Pilkada 2024 dapat terlaksana tanpa adanya politik uang, yang selama ini menjadi tantangan dalam mewujudkan Pemilu yang adil dan bersih. (*)