Parpol tak Ubah Dukungan, Kans Andi Harun-Saefuddin Zuhri Calon Tunggal di Pilkada Samarinda 2024

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Peluang Andi Harun-Saefuddin Zuhri jadi calon tunggal dan akan melawan kotak kosong di Pilkada Samarinda 2024 semakin kuat.

Hingga Rabu (4/9/2024) siang, belum ada tanda-tanda parpol akan mengubah dukungan di Pilkada Samarinda 2024, di mana Andi Harun-Saefuddin Zuhri bakal tanpa lawan. 

Sementara itu, KPU Samarinda masih menunggu pendaftaran calon hingga Rabu (4/9/2024) pukul 23.59 Wita sesuai aturan KPU jika hanya calon tunggal, akankah Andi Harun-Saefuddin Zuhri dapat lawan di detik terakhir?

KPU memperpanjang pendaftaran bakal paslon untuk wilayah yang hanya ada calon tunggal dan mempersilakan parpol untuk mengubah dukungan.

Baca juga: Putuskan Tetap Jadi ASN, Agus Tri Sutanto tak Lagi Jadikan Prioritas di Pilkada Samarinda 2024

Baca juga: Andi Harun-Saefuddin Zuhri Jalani Tes Kesehatan Pilkada Samarinda, Kerjakan 600 Soal Psikotes

Baca juga: Apa Andi Harun-Saefuddin Zuhri dapat Lawan jika Pendaftaran Pilkada Samarinda 2024 Diperpanjang?

Namun, petinggi beberapa partai pendukung Andi Harun-Saefuddin Zuhri mengungkapkan tetap berpegang pada keputusan DPP.

Diketahui partai-partai besar seperti Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, PPP dan Partai Gelora ditambah lagi PSI mendukungan pasangan ini.

Secara keseluruhan dukungan 45 kursi di DPRD Samarinda tidak berubah.

Sekretaris DPD I Partai Golkar Kaltim, M Husni Fahruddin, menegaskan partainya tetap mendukung Andi Harun–Saefuddin Zuhri sesuai arahan DPP. 

“Karena sudah keputusan DPP mengarahkan ke Andi Harun–Saefuddin Zuhri, pasti kita laksanakan dan kerjakan.

Golkar tetap fix ke pasangan ini,” tegasnya.

Ia juga menyinggung soal Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang akan terjadi di Pilkada Samarinda.

“Kebijakan KIM Plus juga berlaku di Samarinda, dan itulah yang akan kami jalankan,” imbuh Ayub, sapaan akrabnya.

Sama dengan Golkar, PDI Perjuangan juga tidak menarik diri atas dukungan yang sudah diberikan kepada Andi Harun–Saefuddin Zuhri.

Bendahara PDIP Kaltim, M. Samsun menegaskan, keputusan partainya tidak akan berubah atau diubah. 

Baca juga: Kapolresta Pastikan Keamanan Pilkada Samarinda 2024, Siap Kerahkan Kekuatan Personel Polri

“Belum ada penetapan, memang ada kesempatan, tapi PDI Perjuangan tidak akan membolak-balikkan keputusan,” tegasnya.

Begitu juga, PKB yang menegaskan bahwa DPP partainya tidak ada manuver untuk menarik diri dari pasangan ini.

Sekretaris PKB Kaltim, Selamet Ari Wibowo, memastikan dukungan partainya kepada Andi Harun–Saefuddin Zuhri sudah final. 

“Tidak ada arahan dari DPP menarik dukungan, jadi kami sepenuhnya mendukung AH dan Saef,” singkatnya.

Sebagai informasi, pada pilkada serentak sudah memasuki tahap menentukan. 

Sejumlah bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan maju di 10 Kabupaten/Kota di Kaltim telah melakukan proses pendaftaran di masing-masing kantor KPU setempat. 

Pendaftaran calon kepala daerah di Kaltim telah ditutup dan seluruh data bakal calon sudah terverifikasi.

Dari 10 Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada, hanya Samarinda yang mencatatkan satu pasangan calon saja. 

Khusus di Samarinda di mana hanya ada satu calon yang mendaftar, maka KPU Samarinda  membuka perpanjangan pendaftaran sejak Senin (2/9/2024) hingga terakhir pada hari ini, Kamis (4/9/2024) pukul 23.59 WITA.

Didukung Koalisi Gemuk

Sebagai informasi, pasangan Andi Harun-Zuhri telah mendapatkan dukungan dari seluruh partai pemilik kursi di DPRD Samarinda. 

Sebut saja Partai Gerindra dengan 9 kursi, Golkar 8 kursi, PDI Perjuangan 7 kursi, PKS 5 kursi, NasDem 5 kursi, Partai Amanat Nasional 4 kursi, Partai Demokrat 3 kursi, PKB 2 kursi, Gelora 1 kursi dan PPP 1 kursi, ditambah satu partai non-parlemen, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 

Baca juga: Andi Harun Tak Ada Lawan di Pilkada Samarinda 2024, hanya Satu Pasangan yang Daftar ke KPU

Dengan demikian, tersisa tujuh partai politik non-parlemen yang tidak menyatakan dukungan pada keduanya. 

1. Partai Hanura 5.948 suara sah

2. Perindo 3.897 suara sah

3. Partai Bulan Bintang 2.237 suara sah

4. Partai Ummat 2.007 suara sah

5. Partai Buruh 1.914 suara sah

6. Garuda 1.074 suara sah 

7. PKN 1.068 suara sah

Melihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir Samarinda sebesar 604.420. 

Syarat mengajukan pasangan calon kepala daerah minimal mendapatkan dukungan suara sah sebesar 7,5 persen.

Hasil pemilu bulan Februari 2024 perolehan suara sah partai politik 446.091. 

Artinya, minimal calon kepala daerah yang ingin maju, wajib mendapatkan dukungan sebanyak 33.456 suara sah dari satu atau gabungan partai politik 

Baca juga: Pilkada Samarinda 2024, KPU Nyatakan Berkas Pendaftaran Andi Harun-Saefuddin Zuhri Lengkap

Fungsi Parpol Disorot

Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bahtiar, Sabtu (31/8/2024) lalu menyoroti parpol-parpol yang tidak memoles kader.

Menurutnya, opsi kotak kosong merupakan upaya terakhir, ketika benar–benar tidak ada lagi bapaslon yang mendaftar dan memastikan ikut dalam Pilkada.

“Memang ada mekanisme perpanjangan pendaftaran di tahun 2020 Pilkada Kukar dan Balikpapan sama seperti saat ini.

"Ibaratnya kotak kosong dianggap situasi kondisional terakhir ketika waktu pendaftaran berakhir.”

“Kotak kosong upaya terakhir setelah ada upaya sebelumnya. Tetap dibuka perpanjangan waktu, tapi jadwal tahapan tetap berjalan tidak ada yang diubah,” imbuhnya.

Peta di Kota Tepian, 7 (tujuh) parpol yang tersisa hanya memiliki total suara sah sebanyak 18.145.

Tidak ada lagi sebenarnya kesempatan bagi kandidat lain di Pilkada Samarinda, kecuali ada tsunami politik yang sangat besar, sehingga parpol mencabut dukungan dan itu dilakukan oleh DPP.

Karena saat pendaftaran, pasangan Andi Harun–Saefuddin Zuhri sudah melampirkan B1.KWK pencalonan menjadi satu kesatuan dalam bundel dokumen pendaftaran.

“Kita lihat sisa suara sahnya, kalau lihat partai pengusung, potensi bergeser sudah susah, dan telah terkonfirmasi form B1.KWK pencalonannya, terakumulasi dengan bapaslon Andi Harun–Saefuddin Zuhri, kalau berpindah ke lain hati agak berat, kecuali ada tsunami atau diluar kebiasaan, karena proses pencalonan sebelum ditetapkan menjadi calon masih bisa berubah, karena masih akan verifikasi dan belum rapat pleno, KPU masih berfokus terkait perpanjang waktu pendaftaran kan,” jelas Saiful.

Saiful memberi catatan kritisnya, melihat fenomena yang terjadi di Pilkada Samarinda.

Pasalnya, dari 10 Kabupaten/Kota termasuk tingkat Provinsi, Kota Samarinda jadi satu-satunya daerah yang berpotensi besar menghadirkan calon tunggal. 

Menurut Saipul, konstruksi sistem pilkada yang ada, parpol yang mempunyai kursi untuk mengusung bapaslon sejatinya dari awal harus menyiapkan figur dari kader internal.

“Mereka tidak punya figur atau kader yang selama ini memang mereka ‘olah atau poles’ untuk siap jadi kepala daerah.

 Jika melihat daerah lain seperti Jakarta misalnya, mestinya di daerah harusnya seperti PDI Perjuangan yang confident mengusung kader sendiri meski diatas kertas, survei sendiri sangat jauh tertinggal.

Parpol di Samarinda, untuk penyiapan kader belum sesuai dengan fungsi parpol, baik di Pemilu, Pileg dan Pilkada,” tandas Saipul.

Sehingga, ketika petahana dalam masa jabatannya memberikan satu bentuk prestasi yang bisa dibanggakan kepada masyarakat, akhirnya mendongkrak citra dan rasa puas publik, ini tercatat dalam survei.

Lebih lanjut, Saipul berkata, bahwa ada sisi lain yang ia ingin jelaskan, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, partai berfungsi sebagai mediator, bukan partai yang memproduk kader untuk disalurkan menjadi legislatif atau eksekutif.

Dilematis memang, parpol peserta pemilu yang beragam saat ini memberikan masyarakat kesempatan untuk memilih, tetapi parpol dan kader-kader politik yang memiliki visi, misi, serta program kerja sesuai dengan cita-cita pemilih masih belum banyak.

Selain itu, parpol juga belum memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi secara langsung dalam dunia politik.

Fungsi parpol masih tidak optimal memperjuangkan kepentingan rakyat. 

Terlebih ada bantuan keuangan (bankeu) yang sudah diberikan pemerintah sesuai jumlah suara yang diraih dari pemilu, dan sudah berjalan beberapa tahun.

Mestinya, pemerintah sebagai pemberi dana, wajib mengevaluasi parpol, jika mau mengarahkan fungsi parpol.

Penguatan internal parpol agar menjadi modern, serta mensukseskan kepentingan organisasi, harusnya rekruitmen politik menyiapkan warga sebagai kader yang bisa siap di poles.

Ada pemberian uang negara melalui APBN atau APBD yang mesti dievaluasi, apakah dibangun untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) atau hanya dibagi saja sesuai keinginan parpol itu sendiri.

“Output dan dampaknya jika tidak ada, bisa saja dihilangkan (bankeu parpol), kalau tidak efektif, nah ini juga harus dilihat, jika ada bukti–buktinya.

Di Samarinda fenomenanya, di internal partai masing–masing membuka lowongan pendaftaran, bukan mensosialisasi kadernya, ada muncul tapi bentuknya seperti sayembara untuk menjadi Wakil Wali Kota Samarinda, bukan maju sebagai Wali Kota, posisi puncaknya itu.

 Menjadi catatan kita, malah berebut posisi wakil walikota,” pungkas Saipul.

Baca juga: Andi Harun Akhirnya dapat Dukungan Golkar di Pilkada Samarinda 2024, Petahana Lawan Kotak Kosong?

(TribunKaltim.co/Mohammad Fairoussaniy)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram