Pengamat Ungkap Dugaan Alasan Utama Jokowi Berkantor di IKN Kaltim Jelang Lengser: Ada Kekhawatiran

TRIBUNKALTIM.CO - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengungkap sejumlah dugaan alasan utama Presiden Jokowi berkantor di IKN Kaltim jelang lengser.

Menurut Adi, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan proyek ambisius sekaligus bakal menjadi legacy dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Oleh karena itu, jelang mengakhiri dua periode pemerintahannya pada 20 Oktober 2024, Jokowi pun memutuskan untuk berkantor di IKN Nusantara. 

Adi Prayitno mengatakan, keputusan Jokowi tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk penegasan bahwa IKN adalah salah satu legacy politik Jokowi.

Baca juga: Dampak Pembangunan IKN Nusantara Bagi Ekologi Teluk Balikpapan, GROW: Harus Segera Ditangani

 “Jokowi itu ingin tetap menegaskan bahwa IKN itu adalah salah satu legacy politiknya yang terbaik sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang tidak hanya Jawa sentris,” kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (10/9/2024).

Atas dasar itu, menurut Adi, Jokowi memilih berkantor dari IKN jelang purnatugas meskipun ibu kota baru tersebut belum 100 persen siap atau masih dalam tahap pembangunan.

Selain itu, Adi menilai bahwa langkah Jokowi tersebut adalah upaya mengingatkan bahwa pembangunan IKN harus terus dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya.

“Artinya bagi Jokowi, IKN ini sudah jadi, undang-undangnya sudah ada. Apa pun judulnya IKN itu penting dan wajib dilanjutkan oleh pemerintah setelahnya yaitu Prabowo dan Gibran. Kan itu pesan politiknya. Itu enggak bisa dibantah,” ujarnya.

“Jokowi ingin kasih pesan bahwa IKN itu proyek yang serius untuk membangun Indonesia dari luar Jawa supaya pembangunan itu tidak Jawa sentris,” kata Adi melanjutkan.

Di sisi lain, Adi menyebut bahwa upaya mengingatkan agar melanjutkan pembangunan itu hadir lantaran rasa kekhawatiran IKN tidak dilanjutkan.

Sebab, kelihatannya investor asing tidak kunjung berinvestasi di IKN.

Ditambah lagi, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya dipindahkan juga sepertinya belum siap.

Lalu, belum ada komunitas tertentu yang siap tinggal di Nusantara.

“Itukan menjadi problem yang cukup serius ya, khawatir Jokowi setelah tidak jadi presiden, IKN ini justru tidak dilanjutkan dan tidak ada orang yang mau tinggal di sana. Makanya, Jokowi tidak mau IKN itu dianggap sebagai proyek gagal,” ujar Adi.

Sebagaimana diberitakan, rencana Jokowi berkantor dari Nusantara diungkapkan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono pada 7 September 2024.