Berita Nasional Terkini

Terjawab Apa Itu Zaken Kabinet yang Bakal Dibentuk Prabowo dan Contohnya, Dulu Pernah Diterapkan

Inilah maksud dari zaken kabinet yang disebut bakal dibentuk Prabowo untuk pemerintahan yang dipimpinnya.

YouTube/KOMPAS TV
Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Prabowo disebut bakal membentuk zaken kabinet, apa itu dan bagaimana contohnya? 

TRIBUNKALTIM.CO - Inilah maksud dari zaken kabinet yang disebut bakal dibentuk Prabowo untuk pemerintahan yang dipimpinnya.

Istilah zaken kabinet bukanlah hal baru dan juga bukan pertama kali akan diterapkan.

Berdasarkan sejarahnya, Indonesia telah menerapkan zaken kabinet sebanyak 3 kali.

Rencana pembentukan zaken kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kali pertama disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Baca juga: Sosok AHY dan Rekam Jejaknya, Calon Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran Lulusan SMA Taruna Nusantara

Menurut Muzani, Prabowo ingin membuat zaken kabinet atau jajaran menteri yang berasal dari kalangan profesional pada pemerintahan barunya.

  Prabowo disebut meminta Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusulkan kalangan profesional untuk masuk menjadi menteri dalam kabinetnya.

Prabowo menyampaikan pidato politiknya saat penutupan Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024). Prabowo sebut sebagian menteri Jokowi akan masuk ke kabinet Prabowo-Gibran.
Prabowo menyampaikan pidato politiknya saat penutupan Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024). Prabowo sebut sebagian menteri Jokowi akan masuk ke kabinet Prabowo-Gibran. (YouTube/KOMPAS TV)

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Dengan begitu, kata dia, nantinya jabatan menteri yang diisi dari orang yang memiliki keahlian. Tak hanya itu, figur yang diusulkan harus memiliki relevansi dengan kementerian yang dipimpin.

"Sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang. Meskipun dia orang partai atau orang politik, harapannya adalah orang-orang yang ahli di bidangnya," jelas Muzani.

Menanggapi rencana ini, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengingatkan pembentukan zaken kabinet harus dilepaskan dari urusan kepentingan partai maupun koalisi.

"Secara ideal zaken kabinet mestinya harus dilepaskan dari urusan kepentingan partai urusan koalisi. Jadi, menteri yang diangkat harus melampaui urusan kepentingan politik apapun. Yang utama harus kepentingan kinerja," kata Adi, Selasa (10/9/2024).

Adi menyatakan, sejatinya membentuk zaken kabinet tidak sulit di Indonesia mengingat negara ini punya banyak ahli di semua bidang.

Belum lagi dilengkapi dengan rekam jejak bagus dan mentereng. Namun ia tidak memungkiri, sejauh ini masih banyak menteri yang tersandera dengan urusan politik.

"Dan rata-rata penentuan kabinet jadi urusan kepentingan partai. Bahkan untuk jadi menteri syarat utama harus punya kontribusi atas kemenangan Pilpres. Sementara yang zaken urusan nomor sekian," ucap Adi, dikutip dari Kompas.com.

Sebagai alternatif kata Adi, perlu ada kombinasi untuk mengakomodasi dia kepentingan tersebut. Jika ingin memilih menteri dari kalangan partai politik, orang tersebut juga harus memiliki keahlian.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved