Rapat Kabinet di IKN Nusantara

Kejar Target Jelang Transisi Pemerintahan, AHY Sebut 117 Juta Bidang Tanah Terdaftar Program PTSL

Kejar target jelang transisi pemerintahan, AHY sebut 117 juta bidang tanah terdaftar program PTSL.

Penulis: Ary Nindita Intan R S | Editor: Diah Anggraeni
TribunKaltim.co/Ary Nindita Intan RS
AHY usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (13/9/2024). 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Sejumlah program prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ditargetkan tuntas menjelang masa transisi pemerintahan.

Salah satunya progres Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang terangkum dalam program nasional dan ditargetkan tuntas hingga akhir tahun 2024.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa per Jumat (13/9/2024) hari ini, 117 juta bidang tanah telah terdaftar dalam program PTSL. Dari target 120 juta bidang tanah hingga Desember 2024.

"Artinya ada beberapa bulan ke depan yang perlu kita tuntaskan dan juga kita kawal," ujarnya, usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (13/9/2024).

Baca juga: AHY Beberkan Isi Rapat Kabinet di IKN Nusantara: Salah Satunya Bahas Transisi Pemerintahan

Termasuk, kata AHY, turut mengawal hal-hal yang mencakup bidang reform agraria baik itu penataan aset, penataan akses.

"Dan peningkatan ekonomi masyarakat dari berbagai program terkait dengan reform agraria tadi, ini juga akan kita kawal," imbuhnya.

Terakhir, AHY akan terus berupaya membasmi atau melawan kejahatan pertanahan yang dilakukan oleh oknum-oknum, termasuk mafia tanah.

Baca juga: Prediksi 4 Menteri Kabinet Prabowo-Gibran yang Lulusan SMA Taruna Nusantara, Ada AHY

Pemberantasan mafia tanah akan terus diupayakan guna menyelamatkan potensi kerugian negara dari kejahatan pertanahan.

Termasuk memberikan kepastian hukum bagi para investor yang akan hadir di Indonesia.

"Dan tentunya keadilan bagi masyarakat. Ini juga menjadi utama, karena banyak sekali masyarakat yang tidak berdaya, masyarakat rentan, lemah, yang kemudian hak-haknya diserobot begitu saja dan tentunya perlu kita bela dan kita perjuangkan," pungkasnya. (*) 

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved