Jokowi Blak-blakan Sebut Ada Kesalahan Persepsi Soal IKN Kaltim: Ini Bukan Keputusan Presiden Saja 

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo atau Jokowi blak-blakan menyebut bahwa saat ini ada persepsi yang keliru seputar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim.

Jokowi menegaskan bahwa keputusan politik untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara bukan keputusan dirinya saja.

Hal itu ia ungkapkan dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Amil Zakat Nasional, Rabu (24/9/2024), sembari mengilas balik gagasan pemindahan ibu kota hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itu lah yang sudah kita putuskan, kita juga izin kepada DPR," kata Jokowi dalam acara yang dihelat di Istana Negara IKN.

Baca juga: Pengisian Avtur Perdana di Bandara IKN Lancar, Pertamina Jamin Pasokan Terpenuhi

"Saya menyampaikan lisan di dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Agustus (2019), kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93 persen dari fraksi yang ada di DPR," lanjutnya.

Ketika RUU IKN dibawa ke DPR, mayoritas fraksi yang ada di Senayan memang secara kilat.

Untuk urusan sekrusial ini, DPR hanya perlu waktu 43 hari buat membahasnya.

Tercatat, hanya fraksi PKS--kala itu masih oposisi pemerintah--yang menolak.

Partai Demokrat, ketika itu juga mengaku sebagai oposisi pemerintahan Jokowi, menyetujui dengan catatan.

"Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," ucap Jokowi.

"Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan-tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara," tegasnya. 

Ia juga bercerita bahwa gagasan untuk memindahkan ibu kota sudah ada sejak Presiden Soekarno memerintah.

Jokowi kemudian mengungkit bahwa setelah dilantik sebagai presiden pada 2014, ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan sejumlah studi terkait wilayah yang cocok untuk didaulat sebagai ibu kota anyar.

"Yang pertama Palangkaraya, yang kedua di Kalimantan Selatan, yang ketiga di Kalimantan Timur, dan tambah satu ada di Sulawesi di Mamuju. Didetailkan lagi, kemudian saya cek di lapangan--nggak sekali, dua kali, tiga kali--kemudian bismillah saya putuskan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur," ungkapnya seperti dilansir Kompas.com. 

Jokowi Ceritakan Pengalaman Mendarat di IKN Kaltim