Jokowi Sebut IKN Kaltim Keputusan Rakyat Indonesia, Pakar Ungkap 4 Bukti Hanya Kepentingan Elite

TRIBUNKALTIM.CO - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN Kaltim bukanlah kehendak dirinya pribadi tetapi seluruh rakyat Indonesia yang diwakilkan DPR menjadi sorotan. 

Pernyataan Jokowi yang menyebut IKN Kaltim adalah keinginan dan keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakilkan oleh DPR ramai dibahas di medsos, pakar mengungkap bukti yang berbeda.

Ekonom dan pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menjabarkan 4 bukti yang membantah bahwa IKN Kaltim adalah partisipasi dan aspirasi rakyat Indonesia melainkan hanya kehendak elite politik saja. 

Menurutnya, terdapat banyak bukti yang menunjukkan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN Kaltim lebih merupakan kehendak elite politik daripada hasil partisipasi dan aspirasi nyata dari masyarakat luas. 

"Ada empat bukti bahwa IKN sesungguhnya bukanlah aspirasi," ucap Achmad dikutip Kamis (26/9/2024).

Baca juga: Jokowi Tegas Sebut IKN di Kaltim Bukan Proyek Presiden, Ini Keputusan Rakyat, Diwakili Anggota DPR

Baca juga: Proyek IKN Berpotensi Mangkrak dan Jadi Beban Negara, Jokowi Belum Teken Keppres Pemindahan IKN

Baca juga: Pengakuan Jusuf Kalla soal IKN Nusantara, Tiba-tiba saja, tak Ada Kesempatan Dialog, Apa Urgensinya

1. IKN Minim Keterlibatan Masyarakat

Bukti pertama, kata Achmad, minimnya keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan.

Ia menyebut, sejak awal pemindahan IKN terlihat sebagai kebijakan yang dikeluarkan tanpa melibatkan masyarakat secara langsung. 

Dalam negara demokratis, kata Achmad, partisipasi publik dalam keputusan besar seperti pemindahan ibu kota seharusnya menjadi hal yang utama. 

"Namun, dalam kasus IKN, tidak ada referendum atau jajak pendapat yang melibatkan rakyat.

Keputusan yang diambil lebih banyak terjadi di kalangan elite pemerintahan dan DPR, sementara aspirasi masyarakat yang seharusnya menjadi dasar dari keputusan tersebut justru terabaikan," paparnya.

Meski Jokowi mengklaim bahwa DPR sebagai wakil rakyat dan telah menyetujui pemindahan ibu kota dengan suara mayoritas, tetapi Achmad menilai proses tersebut tidak dapat dianggap mewakili kehendak rakyat secara langsung. 

"Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang bahkan tidak mengetahui secara mendetail alasan dan konsekuensi dari pemindahan IKN ini," ucapnya.

Ia pun memberikan contoh negara-negara lain seperti Brasil, yang melakukan konsultasi publik dan komunikasi intensif ketika memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasília, menunjukkan bahwa dalam proyek besar seperti ini, keterlibatan publik harus menjadi prioritas. 

Namun, Achmad menyampaikan, Indonesia gagal menerapkan praktik serupa.

Baca juga: Viral! Istana Garuda di IKN Nusantara Terbakar, Diduga Akibat Puntung Rokok yang Dibuang Pengunjung

Tidak ada upaya nyata untuk memberikan ruang bagi rakyat untuk secara langsung menentukan apakah mereka mendukung atau menolak pemindahan ibu kota.