Menteri BUMN di Kabinet Prabowo-Gibran Diusulkan Diisi Profesional, Bukan yang Punya Jabatan Rangkap

TRIBUNKALTIM.CO - Bocoran nama mulai bermunculan di bursa menteri (BUMN) era pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Untuk diketahui, kabinet Prabowo-Gibran akan diumumkan bersamaan dengan pelantikan Presiden Wakil Presiden 2024-2026.

Ada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani hingga Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang disinyalir jadi menteri kabinet Prabowo-Gibran.

Namun peneliti Sinergi Kawal BUMN, Willy Kurniawan mengingatkan posisi menteri BUMN seyogianya diisi orang-orang profesional yang tidak memiliki pekerjaan tambahan atau rangkap jabatan di kabinet. 

"Artinya kalau menyangkut oligarki, menteri sekarang saya cenderung tidak cocok, terlalu banyak double job sudah begitu beban jaringan bisnisnya agak kental. Sehingga kita tahu bagaimana kemudian isu-isu di BUMN muncul. Ke depan bukan kita hapus, tapi kita manage dengan baik," kata Willy dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk ‘Menerawang Kabinet Ekonomi Prabowo’ di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (28/9/2024).

Baca juga: Puan dan Said Abdullah Tanggapi soal Isu Kader PDIP Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Willy kemudian bercerita soal sosok seperti Tanri Abeng dan Rini Soemarno yang dinilainya cocok masuk dalam pemerintahan Prabowo - Gibran. Sebab keduanya adalah sosok profesional yang tak banyak diintervensi oleh oligarki atau kelompok tertentu.

"Kalau ditanya figur, saya mungkin condong ke Pak Tanri sama Bu Rini. Blueprint pembentukan super holding di zaman Bu Rini sebenarnya sudah jalan. Jadi yang dilakukan oleh Pak Erick untuk cluster BUMN jadi tujuh, infrastruktur, perbankan dan seterusnya itu sudah dimulai sejak zaman Pak Tanri sebagai sebuah embrio, diteruskan ke zaman Pak Dahlan Iskan selanjutnya oleh Bu Rini," jelas dia.

Willy sendiri tak menampik segudang pengalaman yang dimiliki Rosan Roeslani.

Namun, Rosan merupakan Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, sehingga punya singgungan kepentingan.

Sementara nama Sakti Wahyu Trenggono muncul karena memiliki kedekatan dengan Prabowo Subianto karena  pernah menjadi wakil Prabowo di Kementerian Pertahanan.

Tapi Wahyu Trenggono kini tengah disorot usai dipanggil KPK Juli lalu.

Terlebih belakangan muncul isu ekspor pasir laut yang mendapat respon negatif dari nelayan seluruh Indonesia.

"Tapi isu ekspor impor pasir sekarang ini jadi semacam hantu bagi nelayan di seluruh pesisir. Walaupun belum jalan, pasirnya belum dikeruk, tapi ini nelayan sudah ribut se-Indonesia," pungkas dia.

3 Tokoh yang Tolak Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Sejumlah nama calon menteri beredar luas dan menjadi perhatian jelang pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden-Wakil Presiden. 

Ada beberapa nama yang beredar yang disebut-sebut ada calon menteri di kabinet Prabowo-Gibran. 

Ternyata, ada pula sejumlah tokoh yang disebut menolak menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. 

Berdasarkan data, setidaknya ada tiga orang yang pernah menolak tawaran menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Baca juga: Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Masih Digodok, Difinalkan Sebelum Pelantikan 20 Oktober 2024

Siapa saja, berikut daftarnya:

1. Hashim Djojohadikusumo 

Adik kandung Prabowo yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini mengaku mendapat tawaran menjadi menteri di era pemerintahan yang dipimpin kakak kandungnya, Prabowo Subianto, dan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. 

 Namun ia menolak tawaran itu dan beralasan ingin berada di luar pemerintahan.

Pernyataan itu pernah disampaikannya dalam pertemuan APEC Business Advisory’s Council di Hutan Kota by Plataran, Gelora Bung Karno, Agustus lalu.

"Saya mau sampaikan bahwa supaya ada sebuah kejelasan, saya tidak akan jadi menteri. So, ada lowongan, satu kursi menteri masih ada," kata Hashim.

Ia juga berkelakar, jabatan yang akan dia pegang sangat terhormat di pemerintahan mendatang.

Dia mengaku akan bertugas menyampaikan pesan dan berkorespondensi di dalam proses birokrasi yang kerap macet.

2. Luhut Binsar Pandjaitan

Purnawirawan jenderal yang merupakan orang kepercayaan Presiden Jokowi ini pada Mei lalu pernah mengungkap bahwa dirinya menolak tawaran Prabowo yang meminta dirinya menjadi menteri di kabinet mendatang.

Baca juga: 4 Fakta Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran, Isu Jumlah Menteri 44 Orang hingga Pembentukan Zaken Kabinet

"Beliau sudah minta, saya sudah sampaikan, kalau untuk jadi menteri saya tidak.

Tapi, saya siap membantu sesuai permintaan beliau sebagai penasihat, kalau itu masih diminta," kata Luhut kepada wartawan di Kawasan Kura Kura Bali, Denpasar, Bali.

Meski menolak tawaran sebagai menteri, Luhut berkenan jika diminta Prabowo menjadi penasihat presiden.

Sebelumnya Luhut memang telah menyatakan niatnya untuk pensiun sebagai menteri.

Meskipun dia mendukung penuh Prabowo dan Gibran, dia tidak mau menduduki jabatan pada pemerintahan Prabowo.

Menurut Luhut, usai menang, Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan hal itu cukup baginya.

Tetapi, ia mengaku mau jika ditawari menjadi penasihat senior.

Baca juga: PKS tak Targetkan Kursi Menteri di Kabinet Parabowo-Gibran Seperti Nasdem, Sekjen DPP: Santai Aja

Luhut mengatakan semua hal ada waktunya. Tak terkecuali sebagai pejabat, semua pejabat termasuk dirinya punya waktunya masing-masing.

"Kita sebagai pejabat, jangan merasa selamanya kita jadi pejabat. Its the matter of time," ujar Luhut dalam acara yang disiarkan virtual.

Luhut juga bercerita baru bertanya kepada Jokowi, apa yang akan dia lakukan usai pemilu.

 Kepada Luhut, Presiden RI ke-7 itu mengaku mau kembali ke kampung halamannya.

3. Khofifah Indar Parawansa

Khofifah Indar Parawansa mengaku mendapatkan tawaran untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Namun Khofifah menolak tawaran tersebut dan memilih kembali bertarung di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.

Baca juga: Bocoran Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Kader Muhammadiyah disebut dapat Kursi Menteri dan Wamen

Pernyataan itu disampaikan Khofifah pada Mei lalu saat menghadiri acara halalbihalal Muslimat Nahdlatul Ulama di Kementerian Agama.

 Khofifah mengatakan dirinya ingin kembali menjadi Gubernur Jawa Timur.

Ia mengaku ingin menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di Jawa Timur melalui program sekolah taruna yang dijalankannya saat menjabat sebagai gubernur.

Pernyataan Khofifah terbukti.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) resmi menetapkan tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur peserta Pemlihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Satu di antaranya adalah pasangan Khofifah Indar Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak.

Pasangan ini diusung 15 partai politik, yakni PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, Partai Garuda dan Partai Prima yang tidak lolos verifikasi. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat Usul Sosok Menteri BUMN Era Prabowo - Gibran Diisi Profesional, Bukan Punya Jabatan Rangkap.

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram