Inspektorat Mahulu Temukan Penyelewengan Anggaran di 3 Kampung, Aparat Kampung Siap Kembalikan

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG -  Tiga kampung di Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur ditemukan ada indikasi penyelewengan penggunaan anggaran desa. 

Demikian dibeberkan oleh Inspektur Inspektorat Mahakam Ulu (Mahulu), Budi Gunarjo Ompusunggu kepada TribunKaltim.co pada Selasa (1/10/2024). 

Dia katakan, adanya penyelewengan anggaran di tiga kampung, yaitu:

• Kampung Long Apari;
• Long Lunuk Baru;
• dan Long Hurai. 

Permasalahan ini terungkap setelah pihak Inspektorat melakukan audit mendalam, khususnya di Kampung Long Hurai, sementara audit di dua kampung lainnya akan menyusul.

Baca juga: Tindaklanjuti Surat Edaran LKPP, Inspektorat Paser Awasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa

"Yang sudah kami audit itu di Kampung Long Hurai bersama Tipikor dari Polres. Kalau nominal angkanya saya tidak hafal ya,” katanya.

Audit ini turut melibatkan Tim Tipikor dari Polres Mahulu, dengan fokus anggaran tahun 2020/2021, baik dari APBD Mahulu maupun APBN.

Dari hasil audit sementara, pihak aparatur kampung bersedia mengembalikan anggaran yang diselewengkan ke kas daerah. 

Namun, Ia belum merinci nominal anggaran yang disalahgunakan.

“Mereka siap untuk mengembalikan,” ucapnya. 

Menekankan bahwa pihak kampung berkomitmen mengembalikan dana agar tidak berlanjut ke ranah hukum.

Ia mengungkapkan, meskipun audit baru dilakukan di satu kampung, kejanggalan serupa juga ditemukan di dua kampung lainnya. 

Bahkan, rekening kas ketiga kampung tersebut telah diblokir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Mahakam Ulu.

“Kita temukan volume pembangunan fisik yang sangat tidak sesuai di lapangan,” ujarnya, merujuk pada hasil audit di Kampung Long Hurai. 

Baca juga: Kondisi Pergerakan Harga Beras di 3 Daerah Mahakam Ulu, Pasokan Lokal Lebih Mahal

Kejanggalan pada volume fisik proyek menjadi salah satu temuan utama dalam proses audit ini.

Inspektorat Mahulu berusaha mendorong pihak kampung untuk segera mengembalikan anggaran yang diselewengkan, sebelum masalah ini berlanjut ke jalur hukum.

“Ketika ada penyimpangan seperti ini, kita usahakan untuk mereka bisa kembalikan itu,” tambahnya.

Audit untuk dua kampung lainnya dijadwalkan pada 2024, meski belum ada kepastian mengenai tanggal pelaksanaan. 

Kondisi cuaca dan kesibukan pegawai inspektorat menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran proses audit.

"Proses audit akan disesuaikan dengan kondisi, apalagi beberapa pegawai kami ikut Diklat,” jelasnya. 

Ia juga mengungkapkan bahwa proses pengumpulan data dari aparat kampung sering kali menjadi hambatan karena ketidakhadiran mereka.

“Misalnya pas kita ke kampung orangnya nggak ada, pergi ke ladang,” tuturnya, menambahkan bahwa hal tersebut sering memperlambat proses audit.

Dalam temuan selama audit di 50 kampung di Mahulu, permasalahan volume pembangunan yang tidak sesuai serta pajak yang belum dipungut kerap menjadi temuan utama. 

Namun, tiga kampung yang sedang diaudit tahun ini menjadi sorotan karena tingkat permasalahannya yang lebih parah.

“Secara umum yang kita temukan di 50 kampung yang ada di Mahulu ini memang terkait kekurangan volume,” pungkasnya, menutup keterangannya.

Dengan audit yang masih berlangsung, Budi berharap agar anggaran yang diselewengkan bisa segera dikembalikan dan kembali dimanfaatkan untuk pembangunan kampung. (*)