Heboh Momen Debat Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun sebut Covid-19 Agenda Asing Usai Ditanya RK

Ikuti Presiden Menanggapi jawaban Dharma, Ridwan Kamil menilai perbedaan pandangan tentang pandemi Covid-19 adalah hal yang wajar.

"Tapi ujung-ujungnya, pemimpin harus taat pada keputusan di level pusat. Gubernur, wali kota, semua harus mengikuti," ujar Ridwan Kamil.

Ia menegaskan bahwa dalam menangani pandemi, dibutuhkan satu komando, mulai dari presiden hingga perangkat pemerintahan di daerah.

"Setelah keputusan diambil oleh pemimpin tertinggi, kita harus menjalankannya bersama," tambah Ridwan Kamil seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Pandemi Covid-19 hancurkan rakyat

Merespons pernyataan Ridwan Kamil tentang pentingnya satu komando, Dharma mengutip filsuf Marcus Tullius Cicero: "Salus Populi Suprema Lex Esto", yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Baca juga: Viral KTP Dicatut Dukung Dharma-Kun di Pilkada Jakarta, Mahfud MD: Bisa Dijerat Pidana dan Perdata

Dharma berpendapat bahwa diktum ini sering diterapkan terbalik.

"Seolah-olah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, tapi di baliknya justru ada agenda untuk menghancurkan rakyat," katanya. Ia menambahkan, pandemi Covid-19 membuat rakyat tidak bisa hidup normal dan malah dijadikan budak.

"Saat ini kita berada dalam program ketiga, yaitu kontrol populasi, di mana mereka ingin mengontrol aktivitas dan jumlah manusia," kata Dharma.

"Saat menuju 2045, ini akan menjadi masa kecemasan, bukan masa keemasan, karena rakyat terus ditakut-takuti oleh regulasi," lanjutnya.

Sebagai calon pemimpin, Dharma menegaskan komitmennya untuk berada di garis depan, bertanggung jawab, dan mengambil risiko demi keselamatan rakyat.

Alasan Ridwan Kamil Tanya soal Covid-19

Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), menjelaskan alasannya menanyakan soal penanganan pandemi Covid-19 kepada calon gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun.

Menurutnya, pertanyaan itu dimaksudkan untuk menegaskan pentingnya kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi atau situasi serupa di masa depan.

Baca juga: Dharma-Kun Lolos Jalur Independen, Tantang Ridwan Kamil dan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024

“Bukan soal percaya atau tidak pada Covid-19, tetapi bagaimana menyikapi perbedaan pendapat ketika pandemi kembali terjadi.

Sementara, undang-undang menyatakan bahwa gubernur harus mengikuti arahan presiden,” kata Ridwan Kamil dalam konferensi pers usai debat perdana Pilkada Jakarta 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024).

Ridwan Kamil menegaskan bahwa seorang gubernur tidak dapat bekerja secara mandiri, melainkan harus mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.