Pilkada Jakarta 2024

Heboh Momen Debat Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun sebut Covid-19 Agenda Asing Usai Ditanya RK

Heboh momen debat Pilkada Jakarta 2024. Dharma Pongrekun sebut Covid-19 agenda asing usai ditanya Ridwan Kamil

Editor: Amalia Husnul A
Tangkap Layar YouTube KPU PROVINSI DKI JAKARTA
DEBAT PILKADA JAKARTA 2024 - Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun saat debat Pilkada Jakarta 2024, Minggu (6/10/2024). Heboh momen debat Pilkada Jakarta 2024. Dharma Pongrekun sebut Covid-19 agenda asing usai ditanya Ridwan Kamil 

TRIBUNKALTIM.CO - Nama Dharma Pongrekun, cagub Jakara nomor urut 2 menjadi sorotan saat debat perdana Pilkada Jakarta 2024.

Salah satu momen yang membuat Dharma Pongrekun menjadi sorotan di debat Pilkada Jakarta 2024, Minggu (6/10/2024) adalah ketika ia menjawab pertanyaan Ridwan Kamil terkait Covid-19.

Menjawab pertanyaan Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun menyatakan keyakinannya mengenai pandemi Covid-19 sebagai agenda terselubung asing dalam debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur, Minggu (6/10/2024). 

Momen debat Pilkada Jakarta 2024 ketika Dharma Pongrekun menjawab pertanyaan Ridwan Kamil ini pun langsung heboh hingga namanya masuk deretan trending topic hari ini, Senin (7/10/2024). 

Baca juga: Dharma Pongrekun Trending usai Debat, Tak Peduli Hasil Survei Elektabilitas, Nol Juga Nggak Apa-apa

Baca juga: Terbaru Hasil Survei Pilkada Jakarta 2024, Elektabilitas Ridwan Kamil vs Dharma Pongrekun vs Pramono

Baca juga: Debat Perdana Pilkada Jakarta 2024 RK-Suswono vs Dharma-Kun vs Pram-Rano, Tema dan Daftar 7 Panelis

Pemikiran Dharma Pongrekun ini mengemuka setelah cagub nomor urut 1 Ridwan Kamil, bertanya kepada Dharma bagaimana respons negara seharusnya jika waktu diputar kembali, terkait upaya melindungi masyarakat saat pandemi Covid-19.

Agenda terselubung asing

Menjawab pertanyaan tersebut, Dharma menyatakan bahwa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia beberapa tahun lalu merupakan isu kesehatan yang diselimuti agenda terselubung asing.

Dharma mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada dan melihat hal-hal yang tersirat di balik isu pandemi ini.

Menurutnya, pandemi Covid-19 merupakan skenario yang didesain untuk mengambil kedaulatan Indonesia dan mengancam keselamatan rakyat.

"Saya paham betul tentang pandemi ini. Ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan kita," tegas Dharma.

"Begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti istilah asing. Kenapa bukan Tofik? Kenapa mengikuti Covid?" tanyanya.

Dharma Pongrekun juga mengklaim bahwa swab antigen atau tes PCR hanya mengecek asidosis seseorang, bukan virus. 

Dharma Pongrekun (kiri) dan Kun Wardana (kanan) dalam debat Pilgub Jakarta di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Utara, Minggu (6/10/2024).
DEBAT PILKADA JAKARTA 2024 - Pasangan calon nomor urut 2, Dharma Pongrekun (kiri) dan Kun Wardana (kanan) dalam debat Pilgub Jakarta di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Utara, Minggu (6/10/2024). Heboh momen debat Pilkada Jakarta 2024. Dharma Pongrekun sebut Covid-19 agenda asing usai ditanya Ridwan Kamil (Tangkapan Layar YouTube KPU PROVINSI DKI JAKARTA)

Sebagai calon pemimpin, Dharma berjanji akan melindungi masyarakat Jakarta dengan segala cara.

"Jangan sampai gara-gara pandemi, ekonomi hancur, masyarakat terbiasa online, UMKM hancur, dan rakyat ditakut-takuti," ujarnya.

Baca juga: Soal Pencatutan NIK Warga Jakarta, Dharma-Kun Klaim Tidak Terlibat Langsung Pengumpulan KTP Dukungan

"Bagaimana bisa menuju kota global sejati kalau hati rakyatnya disakiti, pikirannya dirusak, dan tubuhnya diracuni? Semua itu omong kosong belaka," tambah Dharma.

Dalam menjawab pertanyaan Ridwan Kamil, Dharma juga mengajak masyarakat untuk mendukung program-program yang ia miliki bersama pasangannya, Kun Wardana.

Ikuti Presiden Menanggapi jawaban Dharma, Ridwan Kamil menilai perbedaan pandangan tentang pandemi Covid-19 adalah hal yang wajar.

"Tapi ujung-ujungnya, pemimpin harus taat pada keputusan di level pusat. Gubernur, wali kota, semua harus mengikuti," ujar Ridwan Kamil.

Ia menegaskan bahwa dalam menangani pandemi, dibutuhkan satu komando, mulai dari presiden hingga perangkat pemerintahan di daerah.

"Setelah keputusan diambil oleh pemimpin tertinggi, kita harus menjalankannya bersama," tambah Ridwan Kamil seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Pandemi Covid-19 hancurkan rakyat

Merespons pernyataan Ridwan Kamil tentang pentingnya satu komando, Dharma mengutip filsuf Marcus Tullius Cicero: "Salus Populi Suprema Lex Esto", yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Baca juga: Viral KTP Dicatut Dukung Dharma-Kun di Pilkada Jakarta, Mahfud MD: Bisa Dijerat Pidana dan Perdata

Dharma berpendapat bahwa diktum ini sering diterapkan terbalik.

"Seolah-olah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, tapi di baliknya justru ada agenda untuk menghancurkan rakyat," katanya. Ia menambahkan, pandemi Covid-19 membuat rakyat tidak bisa hidup normal dan malah dijadikan budak.

"Saat ini kita berada dalam program ketiga, yaitu kontrol populasi, di mana mereka ingin mengontrol aktivitas dan jumlah manusia," kata Dharma.

"Saat menuju 2045, ini akan menjadi masa kecemasan, bukan masa keemasan, karena rakyat terus ditakut-takuti oleh regulasi," lanjutnya.

Sebagai calon pemimpin, Dharma menegaskan komitmennya untuk berada di garis depan, bertanggung jawab, dan mengambil risiko demi keselamatan rakyat.

Alasan Ridwan Kamil Tanya soal Covid-19

Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), menjelaskan alasannya menanyakan soal penanganan pandemi Covid-19 kepada calon gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun.

Menurutnya, pertanyaan itu dimaksudkan untuk menegaskan pentingnya kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi atau situasi serupa di masa depan.

Baca juga: Dharma-Kun Lolos Jalur Independen, Tantang Ridwan Kamil dan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024

“Bukan soal percaya atau tidak pada Covid-19, tetapi bagaimana menyikapi perbedaan pendapat ketika pandemi kembali terjadi.

Sementara, undang-undang menyatakan bahwa gubernur harus mengikuti arahan presiden,” kata Ridwan Kamil dalam konferensi pers usai debat perdana Pilkada Jakarta 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024).

Ridwan Kamil menegaskan bahwa seorang gubernur tidak dapat bekerja secara mandiri, melainkan harus mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat.

“Gini, kalau Pak Dharma nanti jadi gubernur, beliau tidak bisa mandiri. Gubernur itu di atasnya ada pemerintah pusat,” lanjut Ridwan Kamil seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Dia menyatakan, pertanyaannya kepada Dharma bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam menjaga harmoni antara pemerintah daerah dan pusat.

“Poin saya adalah mempertanyakan dan memperkuat bahwa pandangan-pandangan itu harus selaras dengan pemerintah pusat.

Ketika pemerintah pusat sudah mengambil keputusan A, meskipun kita berpikir B, kewajiban undang-undang adalah mengikuti,” tambahnya.

Baca juga: Dharma Pongrekun Gagal Jadi Calon Perseorangan di Pilkada Jakarta 2024, Gegara Aplikasi SILON?

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved