Tanggapan Pengamat Komunikasi Politik Fisipol Unmul Terkait Maraknya Survei di Pilkada Kaltim 2024

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Hasil survei dari lembaga yang belum diketahui kredibilitas dan legalitasnya di Pilkada Kaltim 2024 makin bertebaran di beberapa pekan terakhir.

Produk dari jajak pendapat ini, tentu bertujuan mendongkrak pasangan calon (paslon) yang bertarung di kontestasi Pilkada. 

Pengamat Komunikasi Politik, Akademisi yang juga Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) dari Universitas Mulawarman (Unmul) Dr. Silviana Purwanti, menanggapi fenomena soal survei atau hasil jajak pendapat ini.

Ia menyebut hasil survei sering digunakan untuk membangun citra positif bagi paslon tertentu.

Terlebih, kurun waktu 5 tahun terakhir di Indonesia terjadi kondisi darurat literasi (membaca). 

Baca juga: Proyek Renovasi GOR Segiri Samarinda Capai 97 Persen, Dilengkapi Toilet Khusus Disabilitas

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Unmul tersebut juga, menyampaikan hasil survei tidak lagi jadi tolok ukur yang akurat untuk memprediksi hasil Pilkada. 

Metodologi survei dapat diatur agar menghasilkan kesimpulan yang diinginkan.

Alhasil, menjadikan proses ini tidak lagi adil dan objektif, melainkan sekadar pesanan.

Tentu masyarakat sebagai pemilih mesti jeli melihat ini.

“Kan ini hanya permainan alat saja, kemudian dilempar ke media,” sebutnya.

“Sasaran utamanya masyarakat (pemilih) dengan daya baca (literasi) rendah. Sehingga tidak mencari tahu siapa surveyor yang dimaksud,” sambung Silvi.

Beberapa survei yang muncul belakangan ini, seperti lembaga Prisma Insight Center (PIC) dan Panel Survei Indonesia (PSI).

Keduanya merilis survei keunggulan elektabilitas masing-masing kandidat Pilgub Kaltim 2024.

Misalnya, PIC menyatakan Isran-Hadi unggul dengan persentase sebesar 63,2 persen. 

Sementara pesaingnya, Rudy-Seno memiliki persentase keterpilihan sebesar 36,3 persen saja.