Berita Nasional Terkini
Pemerintahan Prabowo Bakal tanpa Oposisi, Harapan Satu-satunya Masyarakat Sipil Harus Kritis
Pemerintahan Prabowo-Gibran bakal tanpa oposisi, Pengamat sebut masyarakat sipil harus kritis karena itu harapan satu-satunya.
Penulis: Rita Noor Shobah | Editor: Muhammad Fachri Ramadhani
TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintahan Prabowo-Gibran bakal tanpa oposisi, Pengamat sebut masyarakat sipil harus kritis karena itu harapan satu-satunya.
PDIP digadang-gadang akan juga bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Apalagi elite Gerindra sudah memastikan akan ada calon menteri dari kader PDIP.
Jika itu terjadi, maka tak ada satu pun fraksi di DPR RI yang menjadi oposisi.
Pengamat menyebut peran masyarakat sipil yang kritis diperlukan sebagai penyeimbang pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka lima tahun ke depan .
Pasalnya, tak akan ada oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pemerintahan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dipastikan akan mendapatkan dukungan penuh dari DPR RI periode 2024-2029.
Baca juga: Beredar Daftar Nama 46 Kementerian Prabowo-Gibran, Elite Gerindra Akui Jumlah Menteri Bertambah
Sebab, tujuh dari delapan fraksi di DPR merupakan partai politik (parpol) pendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Tujuh fraksi itu di antaranya Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Satu-satunya fraksi yang belum memutuskan untuk bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah PDIP.
Namun, PDIP juga diperkirakan akan bergabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Terlebih, Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima, Megawati Soekarnoputri akan bertemu Prabowo dalam waktu dekat.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan, jika PDIP bergabung, maka tak ada lagi oposisi pemerintah di DPR.
Menurut Adi, 100 persen kekuatan politik di parlemen akan tegak lurus dengan semua kebijakan politik pemerintah.
"Suara-suara kritis dari parlemen sebagai penyeimbang bisa dipastikan tak akan ada lagi," kata Adi, kepada Tribunnews.com pada Jumat (11/10/2024).
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/20241011_Paparan-Presideen-terpilih-Prabowo-Subianto.jpg)