Daftar Calon Menteri Kabinet Prabowo-Gibran dan Bocoran Nomenklatur Kementerian

TRIBUNKALTIM.CO - Susunan menteri kabinet Prabowo-Gibran dan nomenklatur kementerian di pemerintahan mendatang, sudah mulai terlihat jelas.

Bahkan, nomenklatur kementerian di kabinet Prabowo-Gibran dipastikan berubah dan tidak sama dengan era Presiden Joko Widodo.

Hal ini terungkap dari pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Hal tersebut diungkapkan oleh sejumlah tokoh yang didaulat menjadi menteri pada kementerian dimaksud.

Baca juga: Daftar 5 Menteri Jokowi yang Menjabat 2 Periode Kabinet, Harta Kekayaannya Meningkat

Baca juga: Panggil 33 Tokoh ke Kertanegara, Prabowo Subianto Ingin Bentuk Kabinet Super Tim

Berikut penjelasan tokoh-tokoh tersebut seperti dikutip dari Tribunnews.com:

Kemenko Polhukam Dipecah

Advokat Yusril Ihza Mahendra mendatangi kediaman Presiden Terpilih Periode 2024-2029, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara IV Jakarta Selatan pada Senin (14/10/2024).

Usai pertemuan, Yusril mengatakan, ia bertemu dengan Prabowo tidak sampai tiga menit.

Yusril menduga hal itu karena keduanya sudah mengenal sejak lama.

"Tadi beliau mengatakan, Pak Yusril kita nggak ngomong panjang-panjang lagi, kan kita sudah kenal puluhan tahun yang lalu. Iya Pak, saya bilang," kata Yusril usai pertemuan.

"Terima kasih kesediaan Pak Yusril untuk membantu saya.  Saya bilang, ya insya Allah Pak, saya tetap membantu Pak Prabowo," sambungnya dikutip dari Tribunnews.com.

Yusril mengatakan, bidang yang ditugaskan Prabowo kepadanya adalah bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Baca juga: Profil Abdul Muti Calon Menteri Pendikan Dasar dan Menengah Kabinet Prabowo-Gibran 2024-2029

Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan, sambung Yusril, Kemenko Polhukam akan dipecah menjadi dua yaitu Kemenko Politik dan Keamanan serta Kemenko Hukum dan HAM.

Kemenko Hukum dan HAM, sebut dia, di antaranya akan mengkoordinir Kemenkumham. 

"Jadi sekarang ini ditarik ke atas jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM tapi juga ada kementerian-kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah," ungkap Yusril.

"Imigrasi yang juga akan keluar dan Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar, di bawah koordinasi Kemenko Hukum dan HAM," sambung dia.