Ibu Kota Negara

Dampak Pembangunan IKN, Penjualan Kendaraan Bermotor di Kaltim Melonjak 100 Persen

Dampak pembangunan IKN, penjualan kendaraan bermotor di Kaltim melonjak 100 persen.

Editor: Diah Anggraeni
HO
Ilustrasi proyek pembangunan IKN. Dampak pembangunan IKN, penjualan kendaraan bermotor di Kaltim melonjak 100 persen. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan dampak positif bagi Kalimantan Timur (Kaltim).

Salah satunya, keberadaan IKN berdampak pada penjualan kendaraan bermotor yang melesat 100 persen. 

Demikian yang disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Ismiati. 

"Kehadiran IKN sudah pasti mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim meningkat secara year on year, yang berdampak pada jumlah penjualan kendaraan bermotor," ujar Ismiati kepada Kompas.com, Kamis (17/10/2024).

Baca juga: IKN Nusantara Sokong Peningkatan Investasi di Balikpapan, Sektor Perumahan Mendominasi

Menurut Ismiati, sebelum ada IKN, penjualan kendaraan bermotor mencapai hanya 12.000 unit per bulan.

Setelah IKN, angka ini meroket menjadi 24.000 per bulan. 

Tak hanya penjualan, pungutan pajak kendaraan bemotor (PKB) pun berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk semakin mengoptimalisasi pungutan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pemprov Kaltim menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 10 kabupaten/kota di Balikpapan pada Kamis (17/10/2024).

Opsen PKB dan BBNKB ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salah satu komponen anggaran Pemprov Kaltim dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pembangunan di seluruh wilayah. 

Baca juga: Petani di Kalimantan Tengah Banyak Berusia Tua, Sulit Mengejar jadi Penyangga Pangan IKN

PKB dan BBNKB merupakan bagian dari opsen atau pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan atas pajak terutang selain Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang akan berlaku secara efektif 5 Januari 2025. 

"Namun, sebelum itu berlaku, kami harus menyiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu, seperti Informasi dan Teknologi (IT), regulasi, dan kebijakan lainnya dalam rangka pemungutan, dan tak kalah penting adalah strategi kolaborasi kita mengoptimalkan pajak itu," tutur Ismiati.

Menurutnya, opsen ini sangat penting dalam rangka perimbangan keuangan yang mendukung pembangunan.

Semakin bagus pungutan PKB di Pemrov Kaltim tentu dampaknya terhadap opsen PKB yang diterima kabupaten/kota semakin meningkat.

Adapun estimasi opsen dari PKB tahun 2025 adalah senilai Rp 660 miliar dari target Rp 1 triliun.

Sementara estimasi opsen dari NNKB tahun 2025 sebesar Rp 1,050 triliun dari target Rp 700 miliar. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Penjualan Kendaraan Bermotor Kaltim Melesat 100 Persen Sejak Ada IKN".

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved