Disebut akan Gantikan Luhut Jadi Menko Marves, Ini Alasan Muhaimin Iskandar Mau Jadi Menteri Prabowo

"Dengan hari ini diundang berarti PKB akan memperkuat tim pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang."

PPP dan PKB Tak Sejalan Nasdem Gegara Jatah Menteri

Setelah Partai Nasdem, apakah PKB dan PPP juga putuskan tak masuk dalam kabinet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming?

Partai Nasdem pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, memutuskan tak gabung ke pemerintahan Prabowo - Gibran.

Padahal sebelumnya, Nasdem disebut-sebut akan bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Prabowo Subianto dan Gibran akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI pada 20 Oktober 2024.

"Atas dasar pertimbangan banyak hal, kita (NasDem) memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet (Prabowo-Gibran),"   ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem Hermawi Taslim di Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Ia mengatakan kontribusi NasDem dalam berbagai hal jauh lebih penting daripada masuk ke dalam kabinet Prabowo-Gibran.

"Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk," ujarnya.

Meski begitu, Hermawi menekankan, NasDem tetap akan mendukung dan membantu pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

"Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini," tegasnya.

Ia juga mengaku Prabowo sempat menanyakan perihal NasDem yang tidak mengusulkan kandidat menteri.

"Pak Prabowo pernah bilang, 'NasDem kok belum kasih masukan nama?' Kita diam saja," ucapnya.

"Jadi ini bukan soal menolak atau menerima, tapi sikap NasDem adalah memberikan kontribusi lain selain menempatkan orang di kabinet," jelasnya.

Seperti diketahui Nasdem adalah 1 dari 3 partai politik yang tidak mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Nasdem, PKB, dan PKS mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 namun kalah dari Prabowo-Gibran.

Lalu Bagaimana Sikap PKS Kini?

Prabowo Subianto menerima kedatangan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Aljufri beserta jajaran partai di kediaman Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Jumat (11/10/2024) akhir pekan lalu.

Usai pertemuan, Prabowo Subianto menerima PKS masuk ke dalam pemerintahan mendatang.

Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan bahwa PKS adalah kawan lama.

Ia mengingat betul pernah berkoalisi dengan partai tersebut dalam Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019.

"Ini mengingatkan kita masa-masa dahulu, kita juga mulai kerja sama politik kita. Katakanlah persekutuan kita mulai dari Kertanegara sekian tahun yang lalu, 2014." 

Terpisah,  Pelaksana Harian Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan (Aher) telah menyiapkan daftar nama kader partainya yang masuk dalam jajaran kabinet Prabowo Subianto.

"Ya pasti menyiapkan, sudah siap. Pokoknya, siapa orangnya tunggu pengumuman dari presiden," kata Aher saat ditemui di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Sabtu (12/10/2024) dikutip dari Kompas.com.

Meski enggan merinci nama atau jumlahnya, Aher pastikan kader partainya juga telah melalui tahapan panjang hingga memiliki kesepahaman dengan Prabowo.

"Menteri itu hak prerogatif presiden. Dialog sudah, bertemu sudah, ngobrol panjang tentang geopolitik sudah, tentang Indonesia sudah, geostrategi sudah, segala macam sudah kita obrolkan," ungkap Aher.

"Mintanya? Pasti inginnya seperti yang diingkan oleh Pak Presiden," kata Aher.

"Sulit kita mengungkapkan, karena ini hak prerogatif presiden secara penuh ya. Bahwa ada yang diberikan kepada partai-partai, tentu ya (baiknya) sekehendak dan sepaham dengan Presiden," ujar Aher.

Aher juga sempat menegaskan dirinya yang tidak termasuk dalam jajaran kabinet.

Sikap PKB soal Jatah Kursi Menteri

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, berbicara mengenai jatah kursi menteri pemerintahan Prabowo Subianto.

Sebab beredar kabar PKB akan memperoleh dua kursi menteri.

Menurut Jazilul, perihal menteri merupakan kewenangan Prabowo selaku presiden terpilih.

Ia berujar pada prinsipnya PKB mengikuti aja apa yang dimandatkan kepadanya.

"Itu (jatah kursi) haknya Pak Prabowo, mana kita bisa kita tahu (apakah dua kursi atau tidak), ikut saja kita," kata Jazilul kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Ia mengungkapkan, kursi menteri saat ini tak terlalu menjadi fokus PKB.

Jazilul menegaskan, komitmen PKB ialah mendukung pemerintahan Prabowo Subianto supaya sukses nanti.

"Yang jelas komitmennya PKB ingin mensukseskan pemerintahan Prabowo," terangnya.

Ketika ditanya, apakah sudah ada pimpinan dari PKB yang dipanggil untuk berbicara dengan Prabowo, ia mengatakan sejauh ini belum ada.

Jazilul kembali menekankan, apa pun nanti yang diberikan kepada PKB, partainya bakal mendukung program yang dicanangkan Prabowo.

"Sampai detik ini saya belum tahu, PKB juga belum (dipanggil untuk berbicara), yang penting PKB berkomitmen mendukung Pak Prabowo," ucapnya. 

Dampak Koalisi Gemuk Prabowo

Pemerintahan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, minim oposisi.

Minim oposisi di pemerintahan Prabowo bisa berdampak fatal.

Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengomentari minimnya partisipasi oposisi di pemerintahan mendatang.

Saat ini, baru NasDem yang menentukan sikap tak masuk kabinet pemerintahan Prabowo.

Sementara PDIP belum tentukan sikap. 

Beberapa parpol parlemen lainnya mendukung pemerintahan Prabowo mendatang. 

"Bahaya banget, demokrasi kalau nggak ada oposisi menurut saya bukan demokrasi tapi otokrasi," kata Bivitri kepada Tribunnews.com di Jakarta, Selasa (5/10/2024). 

Karena menurut Bivitri tidak akan ada pengawasan terhadap pemerintahan. 

"Jadi ini kabar yang sangat sangat buruk," terangnya. 

Bivitri mengatakan pada pemerintahan sebelumnya ada partai oposisi. Banyak perundang-undangan yang tak berpihak rakyat diloloskan. 

"Dulu masih ada (oposisi) Demokrat sama PKS itu aja dilibas terus. Buat Cipta Kerja lewat, mau bikin UU Minerba lewat. Apalagi kalau nggak ada (oposisi), jadi perdebatan bahkan nggak akan ada," terangnya. 

 Dia juga menyoroti gemuknya kabinet pemerintah Prabowo.

Hal ini dinilainya bakal menimbulkan permasalahan. 

"Menurut saya nggak bagus (kabinet gemuk) karena keberhasilan suatu pemerintahan tidak tergantung pada kuantitas menteri," kata Bivitri. 

Ia menerangkan bakal terjadi banyak permasalahan dengan banyaknya jumlah kabinet menteri di pemerintahan. 

"Jadi kalau misalnya kemudian kementerian malah dipecah-pecah. Jadi lebih banyak masalah, itu yang akan timbul," terangnya. 

Selain itu menurutnya buat kementerian baru dan bongkar kementerian butuh waktu yang lama untuk jadi stabil, minimal dua tahun.

 "Itu semua akan membuat kementerian mungkin nggak jalan dengan cepat untuk menjalankan portofolionya masing-masing," tandasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Tribun-Timur.com dengan judul Kata Anies Baswedan saat Tahu Cak Imin Gabung ke Pemerintahan Prabowo

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram