Andi Faiz Desak Pemkot Bontang Tingkatkan Monitoring OPD untuk Cegah SiLPA Tinggi

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – DPRD Bontang mendesak pemerintah kota untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merealisasikan anggaran tahun 2024. 

Hal ini dilakukan guna menghindari tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di akhir tahun akibat lambatnya pelaksanaan program.

Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rendahnya serapan anggaran, terutama di sektor belanja modal dan operasional.

Ia menilai, jika tidak ada monitoring yang intensif, banyak program prioritas yang terancam tidak berjalan maksimal.

Baca juga: DPRD Bontang Evaluasi Kinerja OPD Pemkot, Prioritaskan Ketertiban dan Pengawasan Pembangunan

“Serapan anggaran hingga saat ini masih rendah. Jika tidak segera diperbaiki, kita akan menghadapi masalah besar, terutama terkait program-program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” ujar Andi Faiz saat dihubungi (22/10/2024).

Ia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Aji Erlynawati untuk memantau progres serapan anggaran. 

Sekda diminta untuk memastikan bahwa OPD-OPD bekerja sesuai target yang telah ditetapkan, agar tidak terjadi penumpukan SiLPA di akhir tahun.

“Pengawasan yang berkelanjutan sangat penting. Kami mendorong Sekda untuk rutin melakukan evaluasi agar tidak ada OPD yang lepas dari tanggung jawabnya,” tegas politikus Partai Golkar tersebut.

Untuk diketahui Pemkot Bontang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp605 miliar untuk program prioritas, yang mencakup pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga proyek perumahan. 

Namun, lambatnya pelaksanaan dikhawatirkan akan berdampak negatif pada manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

Terpisah, Sekda Bontang Aji Erlynawati menyatakan pihaknya akan segera mempercepat proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Katalog. 

Sistem ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program yang selama ini tertunda, sehingga serapan anggaran dapat tercapai sebelum akhir tahun.

“Kami terus memantau kinerja OPD dan berusaha agar target serapan anggaran dapat tercapai. Dengan adanya e-Katalog, kami harap proses pengadaan bisa lebih cepat,” ujar Aji.(*)