Banyak Kementerian Baru, Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih Sibuk Cari Kantor Usai Dilantik

TRIBUNKALTIM.CO -  Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto memiliki banyak nomenklatur baru.

Di antaranya yakni empat Kementerian Koordinator (Kemenko) mulai dari Kemenko Bidang Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan; Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan Kemenko Bidang Pangan.

Selain itu ada juga Kementerian Kementerian yang dipecah dari Kementerian pada Kabinet Indonesia
Maju (KIM).

Banyaknya Kementerian baru tersebut membuat kantor Kementerian harus bertambah.

Baca juga: Daftar Lengkap Bansos yang Dilanjutkan di Era Prabowo-Gibran, PKH, KIP, Sembako hingga Perlinsos

Bahkan sejumlah kementerian yang baru dibentuk belum memiliki kantor.

Para menteri yang memimpin kementerian itu pun belum tahu di mana mereka akan berkantor meski sudah dilantik sebagai menteri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono
merupakan salah satu menteri yang belum mengetahui di mana kantornya.

Kementerian yang dipimpin AHY ini adalah kementerian yang baru dibentuk.

"Nah, kantornya itu juga belum ketahui secara pasti karena ini pos baru," kata AHY di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Kendati belum jelas akan berkantor di mana, ia berjanji akan segera turun ke lapangan untuk mempelajari
permasalahan yang muncul di masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi dari kementeriannya.

Ketua umum Partai Demokrat ini meyakini dengan turun langsung, permasalahan yang ada di masyarakat
akan segera diketahui dan diselesaikan.

 "Mudah-mudahan segera setelah pelantikan ini saya bisa segera turun ke lapangan tentunya mempelajari tugas-tugas dulu karena ini kementerian koordinator yang baru bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan," ucap AHY.

Menurut AHY, tidak hanya ia saja yang belum memiliki kantor.

 Sejumlah menteri koordinator lain pun mengaku belum memiliki kantor usai pelantikan berlangsung kemarin.

"Tidak hanya Kemenko ini, tapi ada Kemenko lainnya karena benar-benar baru. Kami baru mendapatkan
informasi lagi dicari yang pas kira-kira di mana," beber AHY.

Sama seperti AHY, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga belum tahu akan berkantor di
mana.

Kementerian yang dipimpin Zulkifli itu juga menjadi salah satu kementerian baru di kabinet Prabowo.

Sembari berseloroh, Zulhas menyebutkan bahwa keberadaan kantor miliknya tergantung siapa yang mau
memberi.

"Belum tahu (kantornya di mana). Ya nanti siapa mau kasih, lah," kata Zulhas.

Baca juga: 2 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo, Pernah atau Terkait dengan Perusahaan Perkebunan di Kaltim

Situasi agak berbeda dialami Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Yusril Ihza Mahendra yang mengaku akan berkantor di Gedung Kementerian Hukum dan HAM di Jalan
Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Kementerian yang dipimpin oleh Yusril itu memang akan mengoordinasikan sejumlah kementerian hasil pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebutkan
bahwa kantornya akan berada dalam satu kompleks dengan kantor Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kantor Cak Imin mengaku dia akan nebeng berkantor di gedung Kemenko yang dipimpin oleh Pratikno.

"Iya jadi satu ini. Ya pemilihan dan penugasan terutama saya spesifik bidang pemberdayaan institusi
maupun individu," kata Cak Imin.

Kementerian baru

Diketahui Presiden Prabowo Subianto telah melantik jajaran menteri dan wakil menteri pada Senin
(21/10).

Terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih. Pelantikan menteri negara
berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang
Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-
2029.

Salah satu kementerian yang dipecah adalah Kementerian Hukum dan HAM. Menteri Koordinator bidang
Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan alasan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dipecah menjadi tiga kementerian di era pemerintahan Presiden
Prabowo Subianto.

Yusril mengatakan, hal tersebut dilakukan agar penanganan masalah di bidang hukum dan HAM menjadi lebih fokus.

"Iya karena ini supaya lebih fokus, serius, barangkali persoalan-persoalan ini saya kira pada era presiden Prabowo ini beliau menyadari masalah hukum untuk menopang ekonomi yang beliau canangkan, dan karena itu Kementerian Hukum dan HAM yang selama ini terlalu besar itu dipecah
menjadi tiga," kata Yusril di Istana Negara, Senin (21/10).

Hal ini diamini Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Ia menyatakan, dipecahnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ke tiga kementerian berbeda akan membuat kerja masing-masing kementerian lebih fokus.

“Sebetulnya penentuan pembagian Kementerian Hukum dan HAM menjadi beberapa kementerian ini justru kita lebih fokus, jadi misalnya untuk Kementerian Hukum itu kita akan fokus pada perundang-undangan,” kata Eddy.

Eddy menjelaskan, Kementerian Hukum hanya akan fokus pada tiga direktorat yang sebelumnya ada di
Kemenkumham, yakni Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI).

“Kita juga akan fokus pada Administrasi Hukum Umum, maupun Kekayaan Intelektual yang keduanya harus memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat lebih maksimal,” kata mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu.

Eddy menyebutkan, Kementerian Hukum bakal fokus menyelesaikan undang-undang yang menjadi
prioritas. Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada seluruh anggota Kabinet Merah
Putih untuk fokus bekerja pada bidangnya masing-masing.

“Secara umum beliau (Prabowo) hanya mengatakan harus bekerja keras, kemudian fokus pada tugas masing-masing,” kata Eddy.

Salah satu yang menjadi prioritas adalah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
karena KUHP yang baru akan segera berlaku.

Menurut dia, hal itu tidak akan mudah karena perlu berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum. (Tribun Network/fik/ktn/wly/kps)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram