Ibu Kota Negara

Debat Pilkada Kaltim 2024, Jawaban Isran-Hadi dan Rudy-Seno saat Ditanya Kelanjutan Pembangunan IKN

Dalam debat Pilkada Kaltim 2024, Rabu (23/10), 2 paslon yakni Isran Noor-Hadi Mulyadi dan Rudy Mas'ud-Seno Aji memberi respons terkait kelanjutan IKN

YouTube KPU Provinsi Kalimantan Timur
DEBAT PILKADA KALTIM 2024 - Dua cagub Kaltim: Isran Noor dab Hadi Mulyadi. Debat Pilkada Kaltim 2024 turut membahas soal kelanjutan pembangunan IKN di Kaltim 

Pada Gubernur memang ada perpanjangan dari pusat, tapi tidak semua kewenangan diberikan kepada Gubernur misalnya masalah luar negeri, agama termasuk masalah keuangan masalah keuangan tidak ada kewenangannya kepada kita, hanya menerima dari APBN,” paparnya.

“Oleh karena itu persoalannya yang tadi menurut saya tidak tahu tempat untuk ditanyakan kepada
Gubernur, karena itu adalah kewenangan pemerintah pusat dan saya kira kita yang belajar tata negara
memahami ada kewenangan pusat yang tidak dimiliki oleh daerah provinsi atau Kalimantan,” lanjut Hadi.

Belum terlihat

Mengomentari debat paslon soal IKN, Pengamat Kebijakan Publik asal Balikpapan, Hery Sunaryo
mengatakan kerjasama antar Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Otorita Ibukota Nusantara (OIKN)
belum terlihat.

Hal ini disampaikan langsung saat ia menyaksikan siaran langsung Debat Pilkada Kalimantan Timur 2024
yang diikuti 2 Paslon Gubernur-Wakil Gubernur Kaltim yakni Isran Noor-Hadi Mulyadi dan Rudy Mas'ud
dan Seno Aji di Plannry Hall Sempaja, Samarinda pada Rabu (23/10) malam.

Melalui visi misi yang disampaikan kedua Paslon Gubernur pada debat tersebut, Hery menilai belum ada
tanda-tanda kemitraan antara Pemda dengan OIKN.

Terlebih, absennya ide dan gagasan terkait isu pengelolaan sampah konstruksi di IKN, interkoneksivitas yang baik antar kabupaten kota, hingga potensi-potensi Kaltim untuk menunjang keberadaan ibukota baru.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kaltim dengan OIKN harusnya menjalin kerjasama untuk memetakan
strategi pembangunan IKN ke depannya.

Seiring dengan potensi provinsi Kalimantan Timur untuk menunjangnya.

"Tapi yang saya lihat (Debat kali ini) masih normatif. Strategi dan pola kerjasama antara otorita dengan
pemerintah daerah ini tidak terlihat dalam perdebatan ini.

Bagaimana strategi pembangunan IKN kedepan, juga peran pemerintah daerah dalam memetakan potensi untuk menjaga ekonomi Kaltim.

Harusnya itu yang menjadi clue untuk disajikan ke publik," pungkasnya.

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved