Hashim Djojohadikusumo Pastikan Basuki Hadimuljono Jadi Kepala OIKN di Pemerintahan Prabowo

TRIBUNKALTIM.CO - Tak menjabat sebagai Menteri PUPR di Kabinet Merah Putih, Basuki Hadimuljono ungkap dirinya akan menjadi Kepala Otorita IKN.

Terbaru, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo memastikan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan menduduki posisi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini mengaku, jabatan Kepala OIKN nantinya akan setara dengan menteri.

Hal ini juga menjadi komitmen keseriusan Presiden Prabowo dalam melanjutkan mega proyek IKN di Kalimantan Timur itu.

"Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita. Lanjut, jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So, dia rate-nya itu sama dengan Menteri, Pak Basuki Hadimuljono," kata Hashim dalam diskusi di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Baca juga: Perumahan Sepinggan Pratama Jadi Pilihan Hunian di Kota Penyangga IKN, Ini Alasannya

Hashim mengatakan, pembangunan IKN saat ini masih perlu dilengkapi utamanya sarana dan prasarana yang belum lengkap. 

Sehingga pemerintahan Presiden Prabowo ini akan meneruskan pembangunan infrastruktur untuk mendukung terciptanya Ibu Kota baru di IKN.

"IKN akan diteruskan dan akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi. So, ini kemarin ternyata sarana-sarana dan prasarana belum lengkap untuk dimulai sebagai sebuah ibu kota yang fungsional. Saya kira begitu, ya," jelasnya.

Di sisi lain, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2014-2024 Basuki Hadimuljono mengisyaratkan akan memegang jabatan baru sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

Jabatan ini sebelumnya dipegang oleh Bambang Susantono. Setelah pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin berakhir, jabatannya sebagai Plt Kepala OIKN juga selesai.

Di posisi tersebut Basuki akan ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt).

Namun, kata Basuki, dirinya masih diminta untuk berada di OIKN. Presiden Ketujuh RI Joko Widodo sendiri yang meminta pria berambut putih itu menjabat sebagai Kepala OIKN.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg, Pak Jokowi, saya masih diminta di OIKN," kata Basuki ketika ditemui sebelum acara sertijab Kementerian PUPR di Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024) malam.

Ia mengatakan, Keputusan Presiden (Keppres) yang nantinya akan diteken oleh Presiden Prabowo Subianto belum terbit.

Keppres yang menjadikan Basuki sebagai Kepala OIKN definitif saat ini sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

"Belum tahu. Keppresnya kan belum ada. Ya secepatnyalah, sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," ujar Basuki.

Pada Juni 2024, Basuki diangkat menjadi Plt Kepala OIKN setelah Bambang Susantono mengundurkan diri dari jabatannya.

Saat itu, Raja Juli Antoni juga diangkat sebagai Plt Wakil Kepala OIKN menggantikan Dhony Rahajoe yang ikut mengundurkan diri. 

Baca juga: Inpres Dukungan Percepatan Penyelenggaraan Uji Coba Trem Otonom IKN Kaltim Dirilis, Ini Dampaknya

Basuki Hadimuljono Target Gedung MPR/DPR dan MK di IKN Berdiri 2 Tahun Lagi

Basuki Hadimuljono mengungkap target pembangunan IKN di Kaltim, 2 tahun lagi gedung MPR/DPR dan MK bakal berdiri di Ibu Kota Negara baru.

Basuki menyebutkan bahwa Prabowo Subianto berkomitmen mempercepat pembangunan IKN di Kaltim.

Sebagaimana diketahui, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Periode 2014-2024 Basuki Hadimuljono secara definitif melepas jabatannya dan menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Hal ini menyusul pernyataan yang dikemukakannya saat serah terima jabatan Menteri PUPR kepada Menteri PU Dody Hanggodo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Senin (21/10/2024). 

Baca juga: Tak Lagi jadi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono Bakal jadi Kepala Otorita IKN Definitif

 "Ini saya bukan mendahului, tapi menurut Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN.

Masih sebagai Plt Kepala, sekarang Plt-nya sudah berhenti," ujar Basuki.

Sebagai target awal, Basuki akan merealisasikan pembangunan gedung-gedung kantor lembaga yudikatif, dan legislatif dalam dua tahun.

"Gedung-gedungnya, DPR, MPR, MK lainnya, yudikatif juga harus dibangun," tegasnya.

Progres 58 Persen

Untuk diketahui, hingga pekan pertama Oktober 2024, progres pembangunan infrastruktur IKN saat ini telah menembus angka 58 persen.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur sekaligus Plt Deputi Sarana dan Prasana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga memerinci, Batch I yang mencakup ekosistem pemerintahan dan hunian menunjukkan kemajuan sekitar 94 persen.

Sementara Batch II yang meliputi rumah susun (rusun) ASN, TNI/Polri, dan Rusun BIN mencapai perkembangan 60 persen.

"Dan Batch III sekitar 20 persen, termasuk Istana Wakil Presiden," ungkap Danis beberapa waktu lalu kepada Kompas.com.

Menurut Danis, saat ini penyelesaian Batch I terutama Kompleks Istana Kepresidenan, ekosistem perkantoran, dan rusun ASN yang diprioritaskan.

"Itu yang prioritas. Di samping jaringan air, listrik, dan internet yang sudah supaya benar-benar berfungsi.

 Itu kami targetkan selesai bertahap sampai dengan Desember 2024," ujar Danis.

Sementara Bandara Nusantara yang merupakan kontrak pekerjaan Batch II namun dikerjakan bersamaan dengan Batch I ditargetkan tuntas akhir Desember 2024, lengkap dengan landasan pacu sepanjang 3.000 meter sehingga bisa didarati pesawat berbadan lebar (wide body) Boeing Business Jet (BBJ) 777 dan Airbus 380.

"Bandara Nusantara ini akan dilengkapi dengan jalan akses bandara yang terhubung Tol IKN Seksi 5B Jembatan Pulau Balang-Sp Riko, dan menerus ke Jalan Bebas Hambatan (JBH) Seksi 6A Sp Riko-Outer Ring Road, JBH 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI, dan JBH 6C Sp. 3 ITCI-Simpang 1B-Sumbu Kebangsaan Timur KIPP," tuntas Danis.

Profil dan Rekam Jejak Basuki Hadimuljono

Basuki sudah menjabat sebagai Menteri PUPR selama 10 tahun.

Kinerjanya yang dinilai cemerlang, membuat Basuki Hadimuljono diplot Presiden Jokowi sebagai Menteri PUPR sepanjang dua periode pemerintahannya.

Ayah tiga anak dan kakek empat cucu ini adalah orang yang selalu tampil sederhana, apa adanya, serta tak pernah menunjukkan kekayaannya sebagai menteri dan pejabat senior di Kementerian PUPR.

Mengutip Kompaspedia Harian Kompas, Kementerian PUPR yang dipimpinnya mendapat tugas yang tidak ringan yaitu melaksanakan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia yang menjadi prioritas Pemerintahan Joko Widodo.

Tak hanya itu, anggaran dari APBN yang dikelola kementerian tersebut juga terbesar dibandingkan kementerian lainnya.

Basuki Hadimuljono, yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 5 November 1954, adalah anak keempat dari delapan bersaudara.

Ayahnya adalah seorang tentara dari Angkatan Darat. Basuki kecil sering berpindah-pindah tempat mengikuti tugas ayahnya.

Pada 1963-1968, sang ayah bertugas di Palembang, Sumatera Selatan, dan Basuki kecil pun menempuh pendidikan di sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota tersebut.

Sebelum tamat SMP di Palembang, sang ayah pindah ke Irian Jaya, atau kini Papua. Basuki Hadimuljono pun berpindah sekolah lagi mengikuti tugas ayahnya di ujung timur Indonesia.

 Jenjang pendidikan SMP dan SMA dijalaninya di kota tersebut, dan ia harus beradaptasi dengan teman serta lingkungan barunya di Papua.

Sebelum lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), Basuki Hadimuljono remaja harus pindah ke Surabaya. Ia melanjutkan sekolah di SMA Negeri 5 Surabaya.

 Di sekolah favorit di kota pahlawan tersebut, kualitas intelektualnya terasah dan berkembang.

Setelah lulus SMA pada 1975, ia kemudian pergi ke Bandung untuk melanjutkan kuliah di ITB, namun keinginannya itu kandas lantaran kampus impiannya tersebut tidak menerima dirinya.

Kemudian, ia pergi ke Yogyakarta untuk melanjutkan kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Karier Basuki Hadimuljono di PUPR

Setelah lulus dari UGM, Basuki Hadimuljono diterima sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Pekerjaan Umum.

Awal kariernya di kementerian tersebut, ia mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur di berbagai daerah di Jawa dan luar Jawa.

Proyek pertama yang ditangani adalah Proyek Pengembangan Air Tanah Jawa Tengah selama tiga tahun sejak 1981 hingga 1984, kemudian memegang proyek pengembangan air tanah di Nusa Tenggara Timur.

Pada usia 30-an, Basuki Hadimuljono mendapat kesempatan belajar di Amerika Serikat dengan fasilitas beasiswa.

Ia pun meraih gelar master dari Universitas Colorado pada usia 35 tahun, dan tiga tahun kemudian meraih gelar doktor dari universitas yang sama.

Setelah menimba ilmu dari Amerika Serikat, Basuki kembali ke Indonesia dan bekerja kembali di instansi Kementerian PU.

 Di kementerian tersebut, ia langsung dipromosikan dan menjabat Pimpro Induk Pengelolaan Wilayah Sungai (PWS) Ciliwung Cisadane (2000-2001).

Kemudian, kariernya terus meroket dan dipromosikan sebagai pejabat eselon 1 dengan menjabat Direktur Wilayah Tengah, Ditjen Sumber Daya Air (2001-2002), selanjutnya sebagai Kepala Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal (2002-2003).

Kemudian, Basuki Hadimuljono menjabat Direktur Jenderal Sumber Daya Air (2003-2005). Hanya dua tahun di Direktorat Sumber Daya Air, Basuki menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan PU (2005-2007), setelah itu, Inspektur Jenderal (2007-2013), dan Direktur Jenderal Penataan Ruang (2013-2014).

Tak kurang dari 13 tahun Basuki Hadimuljono menjadi pejabat eselon 1, pangkat tertinggi PNS, di empat posisi di Kementerian PU.

Di sela-sela pekerjaannya di Kementerian PU, Basuki juga dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan misi yang cukup berat di Sidoarjo, Jawa Timur, yakni menjadi tim penanggulangan bencana alam lumpur Lapindo.

 Selain itu, ia juga terlibat dalam rehabilitasi pasca tsunami Aceh, kerawanan pangan Yahukimo – Papua, dan perbaikan jalan tol Purbaleunyi di Bandung, Jawa Barat.

Setelah mengabdi lebih dari 31 tahun di Kementerian Pekerjaan Umum, ia diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dalam Kabinet Kerja 2014-2019.

Ia menjadi orang pertama yang menduduki kementerian baru hasil penggabungan dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Selama menjabat sebagai menteri untuk periode pertamanya, Basuki Hadimuljono berhasil merampungkan banyak proyek infrastruktur.

Sejumlah proyek yang berhasil dia selesaikan antara lain pembangunan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, serta jalan Trans Sulawesi dan Trans Papua.

Setelah Jokowi terpilih sebagai presiden untuk periode kedua, ia kembali mendapuk Basuki Hadimuljono sebagai Menteri PUPR dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Ia ditugaskan Jokowi untuk melanjutkan proyek infrastruktur yang masih menjadi fokus pemerintahan Jokowi dalam lima tahun ke depan. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Hashim Djojohadikusumo Pastikan Basuki Hadimuljono Bakal Jadi Kepala Otorita IKN.

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.