IKN Kaltim Dikhawatirkan Jadi Jabodetabek Jilid 2 Bila Samarinda dan Balikpapan Tak Diperhatikan

TRIBUNKALTIM.CO - Pengamat sebut Ibu Kota Nusantara atau IKN Kaltim bisa jadi Jabodetabek jilid 2 bila pembangunan Samarinda dan Balikpapan diabaikan. 

Pemerintah tengah berproses untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. 

Walaupun dirancang dengan matang, namun IKN dikhawatirkan bisa sama seperti Jabodetabek terlebih jika pengembangan kotanya hanya berfokus di IKN saja.

Hal tersebut disampaikan Praktisi Arsitektur Peter Yogan Gandakusuma dalam Webinar bertajuk “Sustainable & Resilient City”, Kamis (24/10/2024).

Baca juga: Perumahan Sepinggan Pratama Jadi Pilihan Hunian di Kota Penyangga IKN, Ini Alasannya

“Jangan-jangan IKN ini jadi Jabodetabek jilid 2. Kenapa? karena saya lihat saat ini, konsentrasi perencanaan kotanya hanya fokus di IKN,” ungkap Peter. 

Ia berharap hal tersebut tidak terjadi. Karena itu harus ada perencanaan untuk pengembangan kota-kota di sekitar IKN seperti Samarinda dan Balikpapan.

“Mudah-mudahan akan ada perencanaan kota terpadu di sekitar IKN. Kota yang dapat dilalui itu tidak berdiri sendiri, dia harus bersama-sama berkembang dengan daerah di sekitarnya,” papar Peter. 

Ia menambahkan, berhasil atau tidaknya konsep perencanaan sebuah kota baru bisa terlihat dalam jangka waktu yang lama. 

Bahkan bisa membutuhkan waktu sampai satu abad untuk melihat apakah perencanaan kota tersebut berhasil atau gagal.

“Tapi ada indikator keberhasilan dari perencanaan kota. Salah satunya adalah apakah dalam perencanaan yang dibuat sudah melibatkan masyarakat atau belum,” tandas Peter, seperti dilansir Kompas.com.

Basuki Hadimuljono Target Gedung MPR/DPR dan MK di IKN Berdiri 2 Tahun Lagi

Basuki Hadimuljono mengungkap target pembangunan IKN di Kaltim, 2 tahun lagi gedung MPR/DPR dan MK bakal berdiri di Ibu Kota Negara baru.

Basuki menyebutkan bahwa Prabowo Subianto berkomitmen mempercepat pembangunan IKN di Kaltim.

Sebagaimana diketahui, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Periode 2014-2024 Basuki Hadimuljono secara definitif melepas jabatannya dan menjadi 

Hal ini menyusul pernyataan yang dikemukakannya saat serah terima jabatan Menteri PUPR kepada Menteri PU Dody Hanggodo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Senin (21/10/2024).