Jika Terpilih Sabani-Syukri Berencana Anggarkan Rp 100 Juta Per RT di Balikpapan Setiap Tahun

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Balikpapan, Sabani-Syukri, berencana mendelegasikan pengelolaan anggaran langsung kepada Ketua RT untuk mempercepat pemerataan pembangunan di tingkat RT.

Hal ini dianggap sebagai komitmen Sabani Syukri untuk menonjolkan peran Ketua RT sebagai ujung tombak pemerintahan di lingkungan terkecil.

Sabani-Syukri berencana nantinya setiap RT akan mendapatkan anggaran maksimal sebesar Rp 100 juta untuk peningkatan lingkungan.

Baca juga: Debat Pilkada Balikpapan 2024, Antrean BBM Hingga Kelangkaan Gas LPG Jadi Sorotan Sabani-Syukri

Calon Wakil Walikota Balikpapan, Syukri Wahid, menjelaskan bahwa prinsip dari program ini adalah delegasi wewenang. 

"Jadi, kalau 'money follows function', uang itu mengikuti fungsi. Karena kita delegasikan wewenang turun dari dinas ke RT sebagai pengguna anggarannya, maka kuasa anggarannya ada di kantor lurah," ungkap Syukri.

Ia mencontohkan, anggaran sebesar Rp 600 miliar yang ada di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dapat dialokasikan ke beberapa bidang yang relevan dengan kebutuhan di tingkat lingkungan RT. 

Seperti halnya drainase dan perbaikan jalan.

"Kita menurunkan dana dari PU. Dari drainase sekian miliar, dari jalan sekian miliar, dari Dishub sekian miliar," paparnya.

Syukri juga menekankan bahwa ada potensi tambahan dana dari bantuan keuangan provinsi jika diperlukan.

"Kalaupun ada tambahan, kita bisa mendapatkannya dari bantuan keuangan provinsi. Jadi ini bukan pos anggaran baru, tapi pos delegasi," tandas Syukri. 

Diberitakan sebelumnya, Syukri Wahid mengusulkan pemberdayaan Ketua RT sebagai "wali kota kecil" di lingkungan masing-masing.

Syukri menjelaskan bahwa jika terpilih, ia akan memberikan wewenang dan anggaran infrastruktur sebesar Rp 100 juta per RT setiap tahunnya.

Selain itu, Ketua RT juga akan mendapatkan fasilitas seperti dana operasional, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, serta ponsel untuk memudahkan pelaporan keluhan masyarakat.

Langkah ini bertujuan agar Ketua RT lebih responsif terhadap kebutuhan warga dan mampu mempercepat perbaikan infrastruktur lingkungan.

Syukri menekankan bahwa anggaran Rp 100 juta per RT adalah batas maksimal, tergantung pada kebutuhan di masing-masing lingkungan.