Hauling Batu Bara di Paser Telan Korban, GAMKI Kaltim: Pemerintah dan Pihak Terkait Tanggungjawab

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ketua DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kaltim, Daniel Abadi Sihotang mendesak pemerintah dan perusahaan bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi di Kabupaten Paser.

Kejadian duka yang menimpa seorang tokoh agama (pendeta) yang didengarnya baru saja pulang dari melakukan pelayanan ke masyarakat.

Perempuan berusia 26 tahun terlibat insiden dengan truk yang sedang melakukan aktivitas pengangkutan (hauling) batu bara pada Sabtu, 26 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 Wita. 

Tepatnya, truk roda 10 bermuatan batu bara ini tidak kuat menanjak di kawasan Muara Komam, Kabupaten Paser.

Baca juga: Tanggapan Kapolres Paser AKBP Novy Adi Wibowo soal Aksi Protes Truk Hauling Batu Bara

Akibatnya, truk hauling terbalik dan menimpa perempuan yang sedang mengendarai sepeda motornya tersebut.

“Pertama kami GAMKI Kaltim turut berduka cita atas meninggalnya korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan aktivitas truk hauling batu bara. 

Korbannya salah satu tokoh agama, pendeta muda, yang saya dapatkan informasi bahwa beliau selepas melakukan aktivitas pelayanan. Kita tidak ingin lagi ada korban yang sampai merenggut nyawa seperti ini,” bebernya.

Daniel juga mendesak agar pemerintah dan perusahaan dan pihak terkait seperti kepolisian bertanggung jawab.

Termasuk instansi tempat korban ditempatkan sebagai pendeta, untuk melakukan dialektika dan etika yang baik.

“Saya juga menyaksikan dan saat mengantar jenazah, tidak melihat hal–hal seperti itu (perhatian para pihak terkait),” sebutnya.

Pada prinsipnya, sambung Daniel, GAMKI meminta 2 (dua) poin.

Pertama, pihaknya menyikapi terkait izin yang diberikan kepada perusahaan terkait aktivitas truk hauling batu bara milik PT Minimin Coal Mining (MCM) Kalimantan Selatan yang beroperasi di Balangan melintasi jalan umum sampai ke Kabupaten Paser di Kecamatan Kuaro, hingga menelan korban.

“Kepada Pemkab khususnya, persoalan izin haulingnya. Perusahaan apapun. Kita melihat ada pembiaran dari pemerintah, dan perlu dilakukan evaluasi,” tegasnya.

Kedua, GAMKI juga mendesak agar para pihak terkait mengevaluasi seluruh peristiwa yang terjadi, dan melakukan penertiban.

“Persoalannya kan ada pemberian izin. Artinya pemerintah juga harus bertanggung jawab, termasuk di Pemkab,” imbuhnya.