Konsolidasi Perdana DPRD Samarinda dengan Dishub, Bahas Serapan Anggaran dan Transportasi Umum

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Samarinda yang baru dilantik untuk periode 2024-2029 baru saja melakukan pertemuan silaturahmi dan perkenalan dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Selasa (29/10/2024).

Dalam audiensi yang berlangsung hangat di Ruang Rapat Utama DPRD Samarinda tersebut, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyatakan bahwa pertemuan ini sekaligus menjadi momen konsolidasi antara Komisi III dengan Dishub.

“Pertemuan ini adalah audiensi pertama kami sejak ditunjuk sebagai anggota Komisi III DPRD Samarinda. Kami bertemu dengan Dishub untuk silaturahmi, memperkenalkan anggota baru, dan melakukan konsolidasi,” ujar Deni.

Selain untuk perkenalan, pertemuan ini juga digunakan untuk membahas serapan anggaran Dishub tahun 2024.

Baca juga: Beri Dukungan pada Forkots, DPRD Samarinda Ingatkan PR Pemkot yang Harus Diselesaikan

Menurut Deni, serapan anggaran Dishub hingga saat ini telah mencapai 81 persen dari total anggaran Rp103 miliar, atau sekitar Rp 88 miliar. 

Capaian serapan ini dinilai cukup baik, baik dari segi fisik pekerjaan maupun realisasi keuangan yang telah mencapai 73 persen. 

"Itu bagus, dan mungkin dalam beberapa bulan ke depan bisa terserap sepenuhnya,” tambahnya.

Lanjutnya, Deni mengatakan bahwa dalam kesempatan tersebut Dishub juga meminta dukungan dari Komisi III agar anggaran di tahun mendatang dapat ditingkatkan.

Menanggapi hal ini, Deni menyatakan bahwa pihaknya akan melihat kebutuhan anggaran Dishub secara menyeluruh. 

“Meskipun anggaran untuk Dishub bukanlah kategori wajib, namun sangat mendasar,” jelasnya.

Baca juga: Kendaraan Bermotor di Kaltim Meningkat Pesat, Dishub Samarinda Usul Aglomerasi Transportasi Umum

Selain membahas tentang anggaran, Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu juga mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah menyampaikan tentang rencana pengadaan transportasi massal di tahun depan.

Terlebih lagi, pengadaan tersebut juga sudah sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

Apalagi saat ini adanya peningkatan kendaraan pribadi yang tidak terkondisi. Dan pemerintah wajib hadir untuk menyediakan transportasi yang prima, baik dari sisi keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu. 

"Makanya akan tetap dianggarkan nantinya di tahun 2025," pungkas Manalu. (*)