Prabowo tak Singgung IKN pada Pidato Pelantikan Presiden, Respons Anggota DPRD Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO  SAMARINDA - Pidato perdana Prabowo Subianto saat pelantikan tidak menyinggung IKN Kaltim.

Ada sejumlah hal yang diuraikan Prabowo dalam pidato perdana saat pelantikan Presiden namun tidak membahas mengenai Ibu Kota Nusantara atau IKN Kaltim.

Respons anggota DPRD Kaltim terkait pidato Prabowo Subianto yang tidak menyinggung IKN. 

Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden ke-8 RI dalam sidang paripurna MPR, Minggu (20/10/2024). 

Baca juga: Terjawab Kapan Pemindahan ASN ke IKN Nusantara Kaltim, Tergantung Arahan Presiden Prabowo Subianto

Pidato Prabowo saat Pelantikan Presiden ditanggapi positif anggota DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin.

Meski tak menyebut IKN dalam pidato pelantikan namun, politisi Golkar mengatakan hal tersebut tidak bisa diartikan bahwa pemerintahan Prabowo ke depan tidak menaruh fokus pada proyek strategis ini. 

Lantaran menurut anggota DPRD Kaltim ini, Presiden Prabowo telah menyerukan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan.

“Pak Prabowo bicaranya kebangsaan secara universal, tidak khusus, kemudian ketika tidak menyebut IKN apakah berarti tidak mendukung IKN?” kata politisi yang akrab disapa Ayub, Rabu (30/10/2024).

Ketua Fraksi Partai Golkar tersebur menegaskan komitmen Presiden Prabowo terhadap IKN dinilainya kuat.

Dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya, Prabowo juga terjadwal akan meresmikan Istana Garuda di kawasan IKN Nusantara. 

Agenda ini, tentu menurutnya jadi sinyal jelas bahwa pemerintahan ke depan serius melanjutkan pembangunan IKN.

Peresmian Istana Garuda di IKN bukti bahwa Presiden Prabowo, memiliki visi untuk melanjutkan program besar yang telah dirintis oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

“Keberlanjutan IKN bukan sekedar janji, tapi komitmen pemerintahan ke depan,” sebutnya.

Legislator asal dapil Kutai Kartanegara ini, mengajak seluruh masyarakat Kaltim, untuk memberikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan pembangunan IKN.

Baca juga: Terjawab Kapan Pemindahan ASN ke IKN Nusantara Kaltim, Tergantung Arahan Presiden Prabowo Subianto

Proyek yang merupakan kebijakan strategis pemerintahan sebelumnya ini, punya potensi besar bagi kemajuan Kaltim.

Khususnya dalam peningkatan pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Ia menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan hanya tentang perpindahan pusat pemerintahan, tetapi juga tentang peluang ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.

Kaltim juga diharapnya mampu berkembang dan sejajar dengan pusat-pusat ekonomi besar.

Termasuk bertransformasi menjadi kawasan strategis dengan pembangunan berkelanjutan, memperkuat posisinya dalam peta ekonomi nasional dan internasional. 

“Kita jangan sampai kita tertinggal, seperti daerah penyangga di sekitar DKI Jakarta yang selama ini kurang optimal memanfaatkan pembangunan di ibu kota.

Kaltim harus memanfaatkan momentum ini untuk maju, baik dari sisi SDM maupun infrastruktur,” jelasnya.

Program 100 Hari Kerja

Presiden Prabowo Subianto akan segera meresmikan Istana Garuda di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur (Kaltim).

Rencana Prabowo akan remsikan Istana Garuda di IKN Kaltim ini disampaikan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti.

Sebelumnya, Istana Garuda di IKN Kaltim ini sempat akan diresmikan bersama Istana Negara oleh Joko Widodo (Jokowi) namun kemudian dibatalkan.

Baca juga: Sampai Berungkali Diucapkan, Menteri PU Sebut Swasembada Pangan Lebih Prioritas Ketimbang IKN Kaltim

Terakhir, jelang akhir masa jabatannya Jokowi meremsikan Istana Negara di IKN Kaltim saja.

Wamen PU, Diana Kusumastuti menyebutkan, peresmian tersebut masuk ke dalam rencana 100 hari kerja pertama Kementerian PU.

Hal ini disampaikan Diana usai menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Kantor Kementerian PU, Jakarta pada Rabu (23/10/2024).

"Mungkin ada peresmian-peresmian yang sudah siap kita resmikan, kayak Istana Garuda," ujar Diana.

 "(Diresmikan oleh) Presiden, Insya Allah," lanjut Diana.

Selain Istana Garuda, dalam 100 hari kerja pertama, Kementerian PU juga akan meresmikan sejumlah infrastruktur lain, seperti bendungan, pasar, serta stadion.

"Ada waduk, kemudian juga ada pasar, kemudian juga ada stadion yang sudah siap mungkin kita resmikan," kata Diana.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PU sudah memiliki kualitas terbaik.

"PU kan sudah kelas satu, mau apa lagi," guraunya saat pertama kali tiba di Kantor Kementerian PU setelah dilantik menjadi Menteri PU pada Senin (21/10/2024).

Dirinya juga mengatakan, kewajibannya adalah menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur.

"Kewajibannya maintain dan improving, sudah itu doang enggak ada yang lain," ungkap Dody seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Luas Istana Negara dan Istana Garuda di IKN

Istana Negara dan Istana Garuda di Kawasan inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara (IKN), secara resmi mengantongi sertifikat tanah elektronik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). 

Sertifikat berupa Hak Pakai Nomor 11 Tahun 2024 itu tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Kementerian Sekretariat Negara.

Diterbitkan di atas tanah berstatus Hak Pengelolaan (HPL) milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Sertifikat Hak Pakai menjadi alas hukum untuk tanah tempat berdirinya Istana Negara dan Istana Garuda yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menuturkan, bidang tanah yang diserahkan 56,87 hektar.

Sejatinya, Istana Negara dan Istana Garuda berada dalam satu bidang tanah.

Namun, yang diresmikan lebih dahulu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah Istana Negara, sementara Istana Garuda yang ada di belakangnya masih dalam proses penyelesaian konstruksi.

“Untuk Istana Garuda, sesuai penjelasan Presiden Jokowi, masih perlu waktu untuk penyelesaiannya, perapihan, dan penyempurnaan.

Insyaallah kemudian pada saatnya oleh Bapak Prabowo Subianto setelah beliau dilantik sebagai Presiden periode 2024-2029,” tutur AHY kepada Kompas.com, Jumat (11/11/2024). 

AHY mengatakan, peresmian Istana Negara diharapkan dapat menjadi simbol menuju Indonesia yang semakin maju pada Abad 21 ini.

Baca juga: 3 Bangunan di IKN Kaltim Bakal Diremikan 11 Oktober, Istana Garuda, Istana Negara hingga TC PSSI

Sehingga akan terus lahir pemikiran-pemikiran besar, sekaligus juga berbagai langkah strategis untuk membuat Indonesia semakin maju dan sejahtera.

AHY juga menegaskan, peresmian Istana Negara ini menjadi awal yang baik untuk pembangunan dan pengembangan berikutnya untuk KIPP IKN.

"Dengan demikian, secara hukum formal, Istana Negara dan Istana Garuda ini sudah jelas," tuntas AHY seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Batal Diresmikan Jokowi

Di kawasan IKN Kaltim ada dua bangunan istana kepresidenan yakni Istana Negara dan Istana Garuda.

Awalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan Istana Negara dan Istana Garuda di IKN Kaltim ini bersamaan yakni Jumat (11/10/2024).

Namun, pekan lalu hanya Istana Negara di IKN  Kaltim yang diresmikan Presiden Jokowi.

Sementara Istana Garuda di IKN Kaltim batal diresmikan Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan, alasan belum diresmikannya Istana Garuda karena masih ada pekerjaan finishing. 

Selesainya dimungkinkan memakan waktu sampai satu bulan ke depan.

"Maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, dan nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto," ujarnya seperti dikutip Tribunkaltim.co dari kompas.com.

Sebetulnya, bangunan berbentuk burung garuda karya perupa Nyoman Nuarta ini telah berdiri kokoh dan megah.

Bahkan, telah digunakan oleh Jokowi untuk menggelar sidang dan rapat kabinet paripurna perdana dan terakhir, pada Agustus dan September 2024.

Sementara untuk Istana Negara memang secara fisik pembangunannya sudah tuntas dan fungsional saat perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2024.

Diserahkan ke Setneg Awal 2025

Pengelolaan Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) pada tahun 2025.

Sejauh ini, pengelolaan kawasan yang terdapat Istana Negara dan Istana Garuda ini masih menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.  

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kaltim, Rozali Indra Saputra menyampaikan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Istana Kepresidenan IKN masih belum selesai seluruhnya.

"Tahun 2024, karena memang proses pelaksananya masih di Kementerian PUPR, jadi masih ada kewajiban dari kami untuk melaksanakan tadi beberapa penajaman atau penyempurnaan beberapa struktur bangunan yang masih kurang dan juga pengoperasian," ujarnya usai peresmian Istana Negara di IKN pada Jumat (11/10/2024).

Operasionalisasi yang dimaksud seperti lampu, air, hingga kebersihan.

Artinya, sampai akhir tahun 2024, hal-hal tersebut masih menjadi ranah Kementerian PUPR.

Namun, setelah pelaksanaan pembangunan tuntas 100 persen, dan menunjukkan seluruh komponen berfungsi, aset Kawasan Istana Kepresidenan akan diserahkan kepada Setneg.

"Tapi selebihnya tahun 2025, kami akan rencanakan seluruh berkas dokumen administrasi dan bangunannya.

Kami akan serahkan ke Kemen Setneg yang akan mengelola, mengoperasionalisasikan, dan memanfaatkannya," katanya seperti dikutip Tribunkaltim.co dari kompas.com. 

Menurut Indra, aset yang diserahkan tidak hanya Istana Negara dan Istana Garuda, melainkan juga area belakangnya yang terdapat Kantor Sekretariat Presiden dan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres).

 "Itu juga menjadi satu kesatuan yang menjadi aset bangunan yang masih sekarang ini dimiliki oleh Kementerian PPR, yang akan diserahkan kepada pengelola nanti berikutnya, Kementerian Setneg," katanya.

Baca juga: Jokowi Pesan Interior Istana Garuda IKN Nusantara Kaltim Angker Sedikit, Bukan Tanpa Alasan

(TribunKaltim.co/Mohammad Fairoussaniy-kompas.com)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram