Sampai Berungkali Diucapkan, Menteri PU Sebut Swasembada Pangan Lebih Prioritas Ketimbang IKN Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO - Terjawab sudah seperti apa nasib kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Kaltim di era Presiden Prabowo. 

Teranyar, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Saat ditemui usai rapat kerja (raker) pertamanya dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10/2024), Dody mengatakan bahwa pembangunan IKN tetap dilanjutkan.

"Tetap IKN tetap, itu kan sudah diputuskan, apa pun yang sudah diputuskan ya sudah," ujar Dody.

Baca juga: Belum Ada Kebijakan Baru soal Kepastian ASN Pindah ke IKN, Masih Tunggu Arahan Prabowo

Akan tetapi Dody berulang kali menegaskan bahwa yang menjadi prioritas Kementerian PU adalah swasembada pangan.

"Arahannya itu swasembada pangan, kita ini kekurangan beras lho," ucap Dody.

Bahkan, untuk mewujudkan mimpi pemerintah dalam menyediakan sendiri kebutuhan pangan bagi masyarakat, Dody menegaskan, kewajiban Kementerian PU adalah mendukung Kementerian Pertanian (Kementan).

"Beras kan semua orang kan kalau enggak makan beras kan seolah-olah enggak makan. Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada, berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," lanjut Dody, seperti dilansir Kompas.com. 

Sementara anggaran yang dikucurkan untuk keberlanjutan proyek IKN adalah sebesar Rp 9,11 triliun.

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan ini dalam raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

"Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp 9,11 triliun. Ini akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan," kata Basuki saat itu.

Angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran yang telah habis untuk membangun IKN selama dua tahun.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, sampai dengan 4 Juli 2024, proyek IKN telah menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 83,4 triliun.

Menanggapi hal ini, Dody mengaku belum membahas mengenai rencana penambahan anggaran IKN.

"Belum sampai ke situ," cetusnya sembari meninggalkan Kompleks Parlemen.