Rencana Sidang Paripurna DPR/MPR 2028 Digelar di IKN, Bagaimana Progres Proyek Gedungnya saat Ini?

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Prabowo berharap Sidang DPR/MPR Tahun 2028 dan pelantikan Presiden-Wakil Presiden Tahun 2029 digelar di IKN Kaltim.

Bagaimana progres proyek gedung DPR/MPR di IKN Kaltim saat ini?

Saat ini, proyek gedung tersebut masih dalam tahap rancangan dasar atau basic design. 

Hal itu sebagaimana diungkapkan Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga.

Baca juga: Presiden Prabowo tak Singgung IKN saat Pidato Pelantikan, DPRD Kaltim: Bicara Pembangunan Universal

"Masih proses basic design," kata Danis menanggapi Presiden Prabowo yang mengharapkan Sidang Paripurna DPR/MPR Tahun 2028 dan pelantikan Presiden-Wakil Presiden Tahun 2029 bisa digelar di IKN.

Adapun sebelumnya dikatakan Basuki Hadimuljono jika gedung MPR/DPR akan terbangun di IKN Kaltim dalam 2 tahun.

"Gedung-gedungnya, DPR, MPR, MK lainnya, yudikatif juga harus dibangun," tegasnya.

Bila kelak terbangun, keberadaan gedung DPR/MPR dan MA akan melengkapi ekosistem perkantoran yang merepresentasikan tiga lembaga Trias Politika, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Danis menjelaskan, sejatinya progres pembangunan ekosistem perkantoran yang masuk dalam Batch I terus menunjukkan perkembangan signifikan.

Secara kuantitatif, Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 1 telah mencapai progres 85,5 persen, Gedung Kantor Kemenko 2 mencapai 61,2 persen.

Kemudian, Gedung Kantor Kemenko 3 mencapai 85,4 persen, dan Gedung Kantor Kemenko 4 mencapai 92,1 persen.

Menurut Danis, gedung-gedung Kantor Kemenko tersebut sudah terlayani air minum yang bersumber dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sepaku 300 liter per detik.

Terkait kebutuhan listrik, Gedung Kantor Kemenko 1, 3, dan 4 juga sudah terlayani (*energized*) yang bersumber dari Gardu Induk PLN.

 Sedangkan untuk Gedung Kantor Kemenko 2 masih menggunakan listrik konstruksi yang bersumber dari jaringan eksisting (kabel udara).

Khusus di Gedung Kantor Kemenko 1, sudah ada sejumlah penyewa atau *retail tenant* seperti *coffee shop*, minimarket, dan layanan kesehatan.

58 Persen

Sementara, secara umum pembangunan infrastruktur IKN telah menembus angka 58 persen.

Rinciannya, Batch I yang mencakup ekosistem pemerintahan dan hunian menunjukkan kemajuan sekitar 94 persen.

Sedangkan Batch II yang meliputi rumah susun (rusun) ASN, TNI/Polri, dan Rusun BIN mencapai perkembangan 60 persen.

"Dan Batch III sekitar 20 persen, termasuk Istana Wakil Presiden," ungkap Danis.

Penyelesaian Batch I menjadi prioritas, terutama Kompleks Istana Kepresidenan, ekosistem perkantoran, dan rusun ASN.

Sedangkan Bandara Nusantara, yang merupakan kontrak pekerjaan Batch II namun dikerjakan bersamaan dengan Batch I, ditargetkan tuntas akhir Desember 2024, lengkap dengan landasan pacu sepanjang 3.000 meter sehingga bisa didarati pesawat berbadan lebar (wide body) Boeing Business Jet (BBJ) 777 dan Airbus 380.

"Bandara Nusantara ini akan dilengkapi dengan jalan akses bandara yang terhubung Tol IKN Seksi 5B Jembatan Pulau Balang-Sp Riko, dan menerus ke Jalan Bebas Hambatan (JBH) Seksi 6A Sp Riko-Outer Ring Road, JBH 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI, dan JBH 6C Sp. 3 ITCI-Simpang 1B-Sumbu Kebangsaan Timur KIPP," tuntas Danis.

Nasib IKN di Kaltim Era Prabowo, Menteri PU Sebut Tetap Jalan Tapi Swasembada Pangan Prioritas

Nasib IKN di Kaltim era Prabowo, Menteri PU sebut akan tetap jalan, namun prioritas ke swasembada pangan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan terwujudnya swasembada pangan. 

"IKN sih tetap, prioritasnya sekarang kan swasembada pangan," kata Menteri Dody saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dody menegaskan, hal tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan di Tanah Air.

Sehingga, sudah menjadi kewajiban pihaknya untuk mendukung program yang dicanangkan Presiden dengan cara membantu Kementerian Pertanian melalui pembangunan irigasi.

 "Arahannya itu swasembada pangan, kita ini kekurangan beras loh," ujarnya.

"Beras itu utama. Kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada, berarti support Kementan.

Itu dulu yang utama, termasuk swasembada air," lanjut Menteri Dody.

Meski demikian, bukan berarti prioritas swasembada pangan ini akan membuat pembangunan IKN terhenti.

Ia mengatakan, pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan dan diharapkan rampung dalam 4 tahun.

"Insya Allah," tambahnya.

Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam Asta Citanya menyatakan akan melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta keberlanjutan pembangunan IKN di Kaltim.

Selain itu, Presiden juga menginginkan Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri pangan dengan target pencapaian kurang dari 4 tahun.

Sebelumnya, Dody Hanggodo resmi menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU) dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pengumuman tersebut disampaikan secara resmi oleh Prabowo pada Minggu (20/10).

 Dengan dilantiknya Dody sebagai Menteri Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami perubahan nomenklatur, terbagi menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Proyek Gedung DPR/MPR dan MA di IKN Masih dalam Tahap 'Basic Design'"

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Menteri PU Tegaskan IKN Tetap Jalan, tapi Prioritas Sekarang Swasembada Pangan

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram