Sampai Berungkali Diucapkan, Menteri PU Sebut Swasembada Pangan Lebih Prioritas Ketimbang IKN Kaltim

Bagi Prabowo, IKN Merupakan Ibu Kota Politik

Presiden Prabowo Subianto memandang Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, adalah ibu kota politik. 

Oleh karena itu, selain pembangunan gedung-gedung eksekutif, dua gedung yang akan merepresntasikan dua cabang Trias Politika lainnya yakni legislati dan yudikatif juga harus tuntas dibangun.

Prabowo menegaskan hal ini saat memberikan pengarahan pada sesi terakhir Retret Pembekalan Kabinet Merah Putih, di Magelang, Minggu (27/10/2024).

"Pengarahan tentang IKN ini diberikan pada sesi terakhir dan menjadi satu dari empat point pengarahan beliau," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni mengungkapkan pengarahan Prabowo.

Raja Juli melanjutkan, dalam pengarahannya, Prabowo menegaskan soal IKN dengan sangat jelas, bahwa itu sudah menjadi keputusan yang akan dilanjutkan dan diselesaikan. 

"Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," imbuh Raja Juli.

Pemerintahan Prabowo akan merampungkan pembangunan infrastruktur IKN dalam empat tahun, sehingga pada Agustus 2028 bisa diselenggarakan Sidang Paripurna DPR/MPR.

"Bahkan, berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," tuntas Raja Juli.

Adapun hingga Oktober 2024, menurut Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga, perkembangan pembangunan infrastruktur dasar IKN telah menembus angka 58 persen. 

Baca juga: Pemuda Sepaku Disiapkan Jadi Pemandu Ekowisata di IKN Nusantara Kaltim, Dapat Sertifikasi Kompetensi

Rinciannya, Batch I yang mencakup ekosistem pemerintahan dan hunian menunjukkan kemajuan sekitar 94 persen.

Sementara Batch II yang meliputi rumah susun (rusun) ASN, TNI/Polri, dan Rusun BIN mencapai perkembangan 60 persen.

"Dan Batch III sekitar 20 persen, termasuk Istana Wakil Presiden," ungkap Danis beberapa waktu lalu kepada Kompas.com.

Menurut Danis, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprioritaskan penyelesaian Batch I terutama Kompleks Istana Kepresidenan, ekosistem perkantoran, dan rusun ASN.

"Itu yang prioritas. Di samping jaringan air, listrik, dan internet yang sudah supaya benar-benar berfungsi. Itu kami targetkan selesai bertahap sampai dengan Desember 2024," ujar Danis.