Isu Pemekaran 10 Daerah Otonom di Kaltim Menyeruak, Pj Gubernur Akmal Malik: Kata Siapa? 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa angin segar bagi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur (Kaltim).

Tidak hanya itu, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Benua Etam  juga membawa sejumlah isu.

Salah satunya adalah isu perubahan administratif daerah atau pemekaran di Kaltim.

Belum diketahui sumber pasti adanya rencana pemekaran ini.

Namun, isu yang telah "digoreng" oleh sejumlah media lokal dan nasional ini menyebutkan, Kaltim akan menambah 10 daerah otonom baru.

Dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa 10 daerah otonom baru yang akan mendukung kebutuhan IKN itu akan terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Tanam Kakao di Eks Tambang Batu Bara Berau, jadi Cokelat Konsumsi

Terkait isu itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik secara tegas membantahnya.

Ia bahkan mengaku belum mengetahui ataupun mendengar isu itu.

"Kata siapa? Informasi dari mana (pemekaran wilayah Kaltim) itu?" Ucap Akmal Malik dengan nada heran bercampur bingung.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Tegaskan RSUD AW Sjahranie Samarinda Tidak Boleh Tolak Pasien

Bahkan, sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, ia mengaku belum mengetahui ada isu pemekaran wilayah di Kaltim.

"Kalau katanya-katanya nanti bahasa dari langit. Saya tidak mau menanggapi berita-berita tidak jelas dari mana sumbernya," tegas Akmal Malik.

"Tapi kalau perintah presiden, pemerintah pusa,  kita pasti laksanakan. Tapi soal pemekaran itu saya belum tahu," pungkasnya. (*)