Bapelitbang Berau Endah Ernany Memastikan Anggaran Pendidikan di APBD 2024 Capai 20 Persen

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, Endah Ernany Triariani memastikan, anggaran pendidikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 Berau sudah mencapai 20 persen.

Meskipun anggarannya terbagi di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Dikatakannya, ada tiga OPD yang anggarannya diklaim semua sebagai angka pendidikan. Selain Dinas Pendidikan (Disdik), ada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip).

Untuk Disbudpar terkait urusan Kebudayaan juga diklaim sebagai anggaran pendidikan. Sedangkan, di OPD lain yang berkaitan dengan pendidikan saja yang diklaim.

Baca juga: Pjs Bupati Berau Dukung Usulan Pj Gubernur Kaltim Terkait Pembangunan Green House

"Sebenarnya beberapa  OPD ada anggaran yg diklaim sbg anggaran pendidikan, tapi tetap yang paling banyak ada di Disdik.

Semua angka Disdik diklaim sebagai angka pendidikan," ungkapnya kepada Tribunkaltim.co,Minggu (10/11/2024).

Disebutnya, angka pendidikan yang diklaim di OPD lain seperti pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis (Bimtek), beasiswa, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan. Pun pengadakan tanah untuk pembangunan sekolah yang ada di Dinas Pertanahan dihitung sebagai anggaran pendidikan. 

Selain itu, Alokasi Dana Kampung (ADK) juga ada sebagian yang diklaim sebagai anggaran pendidikan. Seperti alokasi untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta keg lain pd dana ADK yang menunjang penfidikan.

"Hitungannya menyasar ke ADK juga, Jadi di APBD 2024 ini sudah terpenuhi 20 persen dari versi penghitungan TAPD, tentu saja nti akan ada klarifikasi dari tim kemendagri terkait hitungan angka pendidikan tersebut, bisa jadi yang kita klaim angka pendidikan ternyata sesuai versi kemendagri belum dapat dihitung sebagai angka pendidikan. Makanya kita nunggu evaluasi dari kemendagri terkait hal ini ini.

Lebih lanjut dijelaskannya, dalam penyusunan dokumen perencanaan2024 pihaknya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 .

"Cara menghitung anggaran pendidikan diatur dalam Permendagri . Tapi perlu dipahami bhw anggaran pendidikan tidak hanya di Disdik saja," ucapnya

Jika melihat fokus pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berau tahun 2021-2026, ada empat item yang menjadi fokus penganggaran utama. Di antara, Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi, infratsruktur dan lingkungan, serta tata pemerintahan.

"Untuk pendidikan sendiri masuknya di SDM. Jadi kalau mau mengalokasikan anggaran harus kita dahulukan ke hal yang sifatnya wajib mengikat," bebernya. 

Hal yang sifatnya wajib mengikat yang dimaksud adalah gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), operasional OPD.

Setelah itu dilihat lagi yang penting, yakni mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran yang sudah diatur oleh undang-undang.