KPU Samarinda Jemput Kekurangan Hampir 9 Ribu Surat Suara Pilkada 2024 ke Percetakan

TRIBUNKALTIM.CO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda terus mengoptimalkan ketersediaan penyediaan logistik Pilkada Serentak 2024.

Sejauh ini ketersediaan logistik Pilkada di Samarinda belum bisa dikatakan rampung 100 persen.

KPU Samarinda menyatakan surat suara yang dikirim perusahaan percetakan di akhir Oktober 2024 lalu
masih kurang. Ada juga dari hasil penyortiran didapati beberapa kertas suara mengalami kerusakan.

Untuk diketahui, total daftar pemilih tetap di Samarinda sebanyak 612.072 orang.

Baca juga: Pengiriman Logistik Pilkada 2024 ke Desa Loa Kumbar Sungai Kunjang jadi Atensi KPU Samarinda

Ditambah surat suara cadangan 2,5 persen, berarti KPU Samarinda membutuhkan 629.984 surat suara untuk Pilwali Samarinda, ditambah jumlah yang sama untuk Pilgub Kaltim, sehingga jumlah DPT di Samarinda 1.255.896 orang.

Dari jumlah itu, KPU Kaltim baru menerima 626.317 surat suara untuk Pilgub Kaltim, dan masih kekurangan pengiriman 3.631 lembar dan 33 surat suara rusak.

Sementara surat suara Pilwali Samarinda baru 624.955 dengan kekurangan pengiriman 4.993 dan rusak 45 lembar.

Untuk itu KPU harus meminta PT Temprina Media Grafika mencetak kekurangan surat yang dibutuhkan
itu.

Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat menerangkan jika pihaknya telah memberangkatkan tim untuk menjemput kekurangan surat suara ke perusahaan percetakan yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah itu.

"Kemarin (Selasa) tim berangkat ke sana (perusahaan percetakan) untuk mengambil kekurangan surat suara yang diperlukan," jelas Firman.

Tim yang diutus ke Semarang tak sekadar mengambil lalu kembali.

“Mereka bertugas mengecek setiap surat suara yang dicetak itu untuk disortir dan dilipat langsung di sana,” katanya.

Hal itu ditempuh untuk mengefesiensikan waktu agar proses pengemasan sejumlah item logistik yang sudah komplit tak terganggu.

"Jadi sekembalinya tim dari Semarang akan mempermudah kerja pendistribusian berjenjang logistik kepemiluan.

Dari kecamatan, kelurahan hingga tempat pemungutan suara (TPS) nantinya," kata Firman.