Apa Itu Partai Coklat? PDIP Beber Biang Kerok Kekalahan Pilkada Banten 2024 dan Pilkada Sulut 2024

"Di Jateng, kami meyakini, sekiranya tidak ada instrumen kekuasaan dan sumber daya negara yang dikerahkan, kami meyakini Andika-Hendi akan menang," kata dia.

"Sumut, Letjen Purnawirawan Edy dan Hasan Basri kami meyakini akan mampu memenangkan kalau tidak ada instrumen negara dan sumber sumber negara yang dikerahkan. Tidak ada upaya upaya di dalam membentengi ruang kebebasan demokrasi," tandas Hasto.

Apa Itu Partai Coklat?

Istilah "Partai Coklat" kerap dimunculkan para politisi bersamaan proses pemilihan umum di Indonesia, tidak terkecuali saat Pilkada Serentak 2024.

Istilah ini muncul karena dinilai sebagai simbol penyimpangan demokrasi saat pemilu.

Istilah ini pertama kali mencuat dalam rapat Komisi I DPR RI yang membahas netralitas TNI dan penegakan hukum dalam proses demokrasi. Namun, istilah tersebut ternyata memiliki akar yang lebih dalam, merujuk pada dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok tertentu.

Dengan berbagai pendapat yang mencuat, isu "Partai Coklat" ini tidak hanya menjadi wacana politik, tetapi juga mencerminkan kekhawatiran terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.

Istilah "Partai Coklat" pertama kali mencuat ketika Yoyok Riyo Sudibyo, anggota DPR RI Fraksi NasDem, mengungkapkan pandangannya dalam rapat bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

Baca juga: Hasil Quick Count Pilkada Banten 2024, Hitung Cepat Andra Soni Ungguli Airin Rachmi Diany

Menurut Yoyok, netralitas TNI sangat baik, tetapi demokrasi Indonesia yang brutal membutuhkan tindakan tegas terhadap penyimpangan seperti politik uang dan kampanye hitam.

Ia menyebut "Partai Cokelat" sebagai fenomena baru yang terkait dengan Pilkada 2024. Istilah ini digunakan untuk mengkritik penyimpangan dalam proses demokrasi, yang dinilai mengarah pada pembentukan kekuasaan otoriter.

Terkini, pihak PDIP melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen)-nya tak menampik "Partai Cokelat" merujuk dugaan keterlibatan polisi atau Polri pada beberapa Pilkada di daerah pada 2004.

Hasto menyampaikan ini ketika menegaskan seluruh jajaran PDI-P memantau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11/2024). 

“Di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan partai coklat ya, sama dengan di Sumatera Utara juga,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (27/11/2024). 

Istilah itu kemudian menyudutkan Polri karena disebut-sebut melakukan pengerahan aparat pada pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sendiri pernah membantah tuduhan tersebut.

Ia menegaskan komitmennya untuk menjaga netralitas Polri di Pilkada.