Berita Balikpapan Terkini

Nilai Investasi di Balikpapan hingga Oktober 2024 Capai Rp18 Triliun, DPMPTSP Terbitkan 7.000 NIB

Pada triwulan III atau periode Oktober 2024 ini, nilai investasi di Kota Balikpapan mencapai Rp18 triliun.

Penulis: Ary Nindita Intan R S | Editor: Diah Anggraeni
TribunKaltim.co/Ary Nindita Intan RS
Kepala DPMPTSP Balikpapan, Hasbullah Helmi mengatakan, nilai investasi di Kota Minyak menunjukkan tren positif dengan capaian realisasi Rp18 triliun pada triwulan III atau Oktober 2024 ini. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Nilai investasi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menunjukkan tren positif dengan capaian realisasi sebesar Rp18 triliun pada Oktober 2024.

Kini, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balikpapan telah menerbitkan 7.000 nomor induk berusaha (NIB) sepanjang 2024.

Kepala DPMPTSP Balikpapan, Hasbullah Helmi mengatakan, penerbitan data NIB tersebut dominan berasal dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan sektor usaha kuliner.

Namun dari nilai investasi, penyumbang terbesar masih dari proyek revinery development master plan (RDMP).

"Nominal investasi hingga Oktober triwulan III sudah masuk Rp18 triliun," ujar Helmi, Selasa (3/12/2024).

Baca juga: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Mall Pelayanan Publik DPMPTSP Balikpapan Capai 95,20 Persen

Adapun target nilai investasi tahun 2024 ini adalah sebesar Rp20 triliun.

Helmi berharap bisa tercapai, bahkan melebihi target.

"Optimistis bisa tercapai, karena tahun lalu nilai investasi yang tercapai bisa Rp24 triliun dari target Rp18 triliun. Semoga tahun ini bisa lebih dari Rp24 triliun," imbuhnya.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya baru akan mengevaluasi nilai investasi pada awal Januari 2025.

Baca juga: Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan, DPMPTSP Balikpapan Mudahkan Perizinan lewat Aplikasi Spontan

Di samping itu, DPMPTSP turut mengurus retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) setelah APBD perubahan 2024 yakni sebesar Rp20 miliar. 

"Sekarang target sudah terlewati, total retribusi PBG sudah Rp21 triliun," imbuhnya.

Saat ini, perizinan bangunan kos dan perumahan masih berjalan. 

Sementara yang sudah eksis ingin memperluas kawasan perumahan.

"Mengingat, kebutuhan hunian tinggi sehingga di sektor-sektor ini lagi ramai dan seksi," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved