Kantor Kemenko dan Rusun ASN di IKN Nusantara Kelar Desember 2024, PU Minta Rp 14,87 T APBN 2025

TRIBUNKALTIM.CO - Kantor Kemenko dan rusun alias rumah susun ASN di IKN Nusantara kelar Desember 2024.

Hal itu diungkapkan Kepala Otorita IKN Nusantara, Basuki Hadimuljono baru-baru ini.

Kabarnya, Kementerian PU minta Rp14,87 Triliun di APBN 2025 untuk pembangunan IKN Nusantara.

Adalah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025.

Baca juga: Ini Tanggapan Otorita IKN Terkait Banjir di Sepaku PPU

Besaran anggaran yang diminta Menteri PU untuk IKN Kaltim di tahun 2025 ini sebesar Rp 14,87 triliun. 

Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Dody Hanggodo mengatakan, "Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun." 

Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Pada kesempatan berbeda, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur di IKN kelar pada Desember 2024 ini.

"Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga," ungkap Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

Basuki mengatakan jumlah rumah menteri di IKN akan ditambah, yang semula hanya 36 unit, menjadi 48 unit.

Basuki juga membeberkan koordinasinya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pemindahan ASN ke IKN.

"Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor.

Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya," tutur Basuki.

Baca juga: Meski Kereta tanpa Rel di IKN Kaltim Gagal Berfungsi Otonom, Bina Marga tak akan Ubah Desain Jalan

Potensi Pendanaan IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menggelar pertemuan strategis dalam upaya mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas sinergi terkait dukungan dan kolaborasi ADB  terkait berbagai aspek pembangunan di IKN.

Termasuk pendanaan selanjutnya bagi pengembangan infrastruktur dasar yang terjangkau dan inklusif, pembangunan kawasan perkotaan yang selaras dengan alam, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi semua kalangan.

Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga menegaskan hal itu usai pertemuan yang berlangsung di Kantor OIKN, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Atas dukungan ADB ini, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin.

Baca juga: Inilah 5 Desa di PPU dan Kukar yang Wilayah Administratifnya Tidak Jelas  Gara-gara Perubahan UU IKN

"Kami menyambut baik dukungan dari ADB yang telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung percepatan pembangunan Nusantara," uajr Basuki seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Kolaborasi yang telah terjalin antara Otorita IKN dan ADB berfokus pada tiga pilar utama.

Pertama adalah perencanaan dan perancangan IKN agar menjadi kota hutan cerdas dan berkelanjutan seperti yang dicita-citakan Pemerintah Indonesia.

Pilar kedua mencakup upaya untuk membatasi dampak negatif terhadap lingkungan akibat pembangunan yang masif.

Pilar ketiga adalah mobilisasi pendanaan untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada Mei 2023, yang membuka jalan bagi kerja sama perencanaan dan pembangunan IKN sebagai kota hutan netral karbon, ADB telah memberikan dukungan dana 5 juta dolar AS atau setara Rp 75 miliar dalam bentuk bantuan teknis dan tenaga ahli.

Baca juga: Tak Ada Tenggat Waktu Presiden Teken Keppres IKN, Menkum: Prabowo Tunggu Gedung DPR, MA, MK Dibangun

Dukungan ini menunjukkan komitmen ADB untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam pembangunan IKN yang inklusif dan berkelanjutan.

Rencana ke depannya, Otorita IKN diharapkan dapat menyampaikan usulan ke Bappenas terkait readiness criteria untuk proyek-proyek strategis yang akan dilaksanakan dengan skema pinjaman dalam bluebook.

Kerja sama strategis antara Otorita IKN dan ADB menjadi langkah nyata dalam menciptakan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, inklusif, dan ramah lingkungan.

Sinergi ini diharapkan dapat menjadi model pembangunan yang menginspirasi kota-kota lain pada masa depan. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram

Artikel ini telah tayang di kompas.com.