Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kaltim Marak, Penanganan Harus Holistik Kolaboratif

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi bangsa Indonesia dan Kalimantan Timur khususnya.  

Berdasarkan pengalamannya sebagai birokrat, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik menegaskan, kasus kekerasan perempuan dan anak, tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan persuasif, tetapi juga harus ada pendekatan-pendekatan kolaboratif dan holistik. 

Dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun permasalahan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan sosial itu tidak bisa kita selesaikan dengan pendekatan parsial.

"Tetapi pendekatannya harus holistik,” tegas Akmal Malik pada acara Deklarasi Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Pendopo Odah Etam Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa (3/12/2024).     

Baca juga: Pj Gubernur Akmal Malik Kukuhkan Dewan TIK Kaltim: Jangan Cuma Kanalisasi tapi Hadirkan Gagasan 

Pj Gubernur Akmal Malik, menegaskan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan kolaborasi dengan dinas, instansi dan lembaga terkait. 

Misalnya berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kalimantan Timur.

"Mereka bisa membangun ruang-ruang publik ataupun taman-taman bermain, karena kasus kekerasan perempuan dan anak banyak terjadi di perkotaan,” tandasnya. 

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu meminta kepada DKP3A Kaltim, agar dapat memetakan dulu daerah mana saja yang terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

“Bagi saya penting dilakukan pemetaan terkait persoalan-persoalan kekerasan perempuan dan anak, agar kita bisa mendeteksi patologinya dengan baik seperti apa. Dengan begitu bisa men-treatment secara tepat, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan,” tandasnya.    

Baca juga: Soal Kasus Kekerasan di Muara Kate, Kapolres Paser Pastikan Luka pada Korban Disebabkan Benda Tajam 

Sebab jika hanya menampilkan data-data  setiap tahun, sambung Akmal, pertanyaannya dimana korbannya.

Dan apa kriteria-kriteria masyarakat yang menjadi korban kekerasan. Apakah karena pendapatanya rendah atau tinggi atau apakah itu terjadi pada masyarakat  yang memiliki rumah tidak layak huni dan kalau itu terjadi dimana lokasinya.  

“Saya sengaja membuat Data Desa Presisi di PPU dan Kutai Kartanegara agar semua pihak membuat kesamaan cara pandang, bagaimana kita bergerak dan membantu  secara bersama-sama (berkolaborasi) dalam menyelesaikan suatu persoalan,” kata Akmal. (mar/sul/ky/adv)