Pertemuan Jokowi dan Prabowo Bahas Pilkada Jakarta 2024? Respons Ketua Timses Ridwan Kamil-Suswono

TRIBUNKALTIM.CO - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7, Joko Widodo yang lebih dikenal sebagai Jokowi di Kartanegara disorot bahkan disebut membahas skenario Pilkada Jakarta 2024. 

Respons Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria terkait kabar yang menyebut pertemuan Prabowo dan Jokowi membahas skenario Pilkada Jakarta 2024 dilaksanakan dua putaran.

Diketahui dalam rekapitulasi hasil Pilkada Jakarta 2024, Pramono Anung-Rano Karno menang atas Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto.

Penetapan Pranomo Anung-Ranong menjadi pemenang hasil Pilkada Jakarta 2024 ini diwarnai aksi walkout dari saksi Ridwan Kamil-Suswono.

Baca juga: Pramono-Rano Pemenang Pilkada Jakarta 2024, Saksi RK-Suswono Walkout, Jadwal Penetapan Gubernur

Ahmad Riza Patria, Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono menegaskan pertemuan Prabowo dan Jokowi tersebut tidak spesifik membahas Jakarta. 

"Kalau Jakarta kan cuma hanya 1 dari 38 provinsinya, jadi saya kira kedua tokoh bangsa yang dipikirkan adalah seluruh masyarakat bangsa Indonesia," ujar Ahmad Riza Patria saat ditemui di Kantor DPD Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, pada Minggu (8/12/2024).

Riza menambahkan bahwa Jokowi dan Prabowo memang sering bertemu dan bersilaturahmi.

Hal ini dia anggap wajar mengingat Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo baru berusia hampir dua bulan.

"Sejak 20 Oktober, sudah hampir 2 bulan malah ya, 1 bulan setengah lebih pemerintahan Merah Putih dipimpin Pak Prabowo.

Tentu hal yang biasa kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersilaturahmi," lanjutnya. 

Ketua DPD Gerindra Jakarta ini meyakini bahwa pembicaraan antara kedua tokoh tersebut lebih berkaitan dengan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

"Kalau orang besar bertemu, tokoh bertemu, pasti yang dipikirkan bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan partai, bukan kepentingan golongan, tapi kepentingan bangsa, negara, dan kepentingan rakyat," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk makan malam di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024) malam. Prabowo mengundang Jokowi ke rumahnya begitu mendengar Jokowi sedang berada di Jakarta.

"Ya jadi saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan. Saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kertanegara," ujar Prabowo.

Baca juga: Terbaru Hasil Real Count Pilkada Jakarta 2024, Pram-Rano Unggul, Tim Ridwan Kamil Laporkan KPU

Prabowo menyampaikan, ada banyak makanan yang dia sediakan untuk Jokowi, salah satunya ayam goreng.

Sementara itu, Jokowi turut mengungkit Prabowo yang pernah mampir ke rumahnya di Solo usai kunjungan kerja ke Merauke.

Jokowi menyebut mereka bertemu dalam rangka kangen.

"Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta kayak kunjungan balasan. Karena kangen," ujar Jokowi seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Intensitas Pertemuan Prabowo-Jokowi Dinilai tak Lazim

Menurut pengamat, intensitas pertemuan Prabowo dan Jokowi dinilai tidak lazim karena dalam hitungan 2 bulan sudah hampir 4 kali bertemu.

Minggu (8/12/2024), Ray Rangkuti di Jakarta mengatakan, "Memang agak mengherankan. Intensitas pertemuan Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo sudah di luar kelaziman.

Hanya hitungan 2 bulan, sudah hampir 4 kali mereka bertemu. Alias kira-kira dua kali dalam sebulan.

Sebuah pertemuan yang tidak lazim selama ini."

Selanjutnya, Ray Rangkuti mengatakan ketika Jokowi dilantik menjadi presiden, intensitas pertemuan dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sangat jarang terjadi. 

"Bila hal itu terjadi, disebabkan karena memang ada kegiatan yang menghajatkan mereka untuk bertemu.

Entah karena urusan partai, atau karena agenda kebangsaan," kata Ray. 

Tapi, dinilainya agak jarang mendengar Jokowi bertemu dengan Megawati disebabkan kangen-kangenan, atau ingin makan-makan malam. 

"Yang unik dari pertemuan keduanya selalu memunculkan sesuatu yang nampaknya tak selalu berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara," kata Ray. 

Pertemuan sebelumnya dikatakannya melahirkan video dukungan Prabowo kepada pasangan Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jawa Tengah.

"Dan pertemuan terbaru melahirkan semangat Gerindra/KIM menggugat hasil Pilkada Jakarta. Dua hal yang tidak berhubungan langsung dengan hajat publik Indonesia," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di aritkel berjudul Pengamat Ray Rangkuti Nilai Intensitas Pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi Tak Lazim. 

Saksi RK-Suswono Walkout

Saksi pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK)-Suswono, walk out atau keluar saat penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Baca juga: Hasil Real Count Pilkada Jakarta 2024, Timses Ridwan Kamil Minta Pemungutan Suara Ulang, Kata KPU

Sementara itu, saksi pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil Pilkada Jakarta di tingkat provinsi.

Kejadian tersebut berlangsung selama rapat pleno penetapan hasil Pilkada DKI Jakarta 2024 di Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

Momen ini terjadi saat setiap saksi dari para pasangan calon tengah menyampaikan keberatan atau tanggapan terkait dengan kejadian khusus yang dirasa terjadi selama penyelenggaraan pilkada.

Alasan saksi RK-Suswono WO saat penetapan hasil Pilkada Jakarta

Diberitakan Kompas.com, Minggu, tim pemenangan paslon RK-Suswono atau Rido menyatakan keberatan atas hasil penetapan perolehan suara Pilkada Jakarta 2024.

Tim Rido menilai, terdapat sejumlah faktor yang bermasalah dalam pelaksanaan pilkada, salah satunya dugaan kecurangan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

"Kami sudah sampaikan keberatan-keberatan yang memang menurut kami pun diamini oleh tim paslon 2 bahwa terjadi banyak sekali kecurangan-kecurangan. Yang kami lihat baik di Pulau Seribu, di Jakarta Selatan, termasuk juga di Jakarta Timur," kata Koordinator Tim Rido, Ramdan Alamsyah, di Hotel Sari Pan Pacific.

Dia menyampaikan, sejumlah laporan yang telah mereka daftarkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) justru tidak mendapatkan jawaban hingga saat ini.

Ramdan turut menyinggung pendistribusian formulir C pemberitahuan atau C6 yang dinilai tidak merata.

Menurut dia, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tidak bisa beralasan sudah mendistribusikan C6, tapi partisipasi pemilih rendah karena warga tak mau mencoblos.

"Jangan kemudian dijadikan alasan-alasan, (C6) sudah didistribusikan, sudah didistribusikan, tapi masyarakat tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Ini menjadi kewajiban kita bersama," paparnya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Selain walk out dari ruang rapat pleno, tim Rido juga menyatakan siap menggugat hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Hari ini, warga Jakarta, termasuk seluruh pendukung kami, kami siap untuk melakukan proses selanjutnya ke Mahkamah Konstitusi," tuturnya.

Alasan saksi Dharma-Kun tolak tanda tangan berita acara 

Di sisi lain, saksi dari paslon Dharma-Kun menolak menandatangani berita acara dan sertifikat penetapan hasil perolehan suara Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Kami menolak. Kami tidak akan menandatangani," kata saksi dari paslon 2, Anthony James Harahap, saat rapat pleno di Hotel Sari Pan Pacific, dikutip dari Kompas.com, Minggu.

Anthony menilai, jumlah suara sah tidak mewakili masyarakat Jakarta secara keseluruhan, sehingga legitimasi masyarakat dinilai sangat kurang.

Tim paslon nomor urut 2 menyebut, partisipasi pemilih di Jakarta hanya mencapai 53 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT).

Mereka juga menyoroti 10 persen suara tidak sah yang dinilai memengaruhi hasil pilkada. Jumlah suara sah dalam Pilkada Jakarta sebanyak 4.360.629 suara, sedangkan suara tidak sah mencapai 363.764 suara.

Sementara, jumlah pemilih dalam Pilkada Jakarta 2024 adalah 4.724.393, padahal total warga yang masuk DPT ada 8.214.007 orang.

Artinya, ada 3.489.614 warga yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Jakarta kali ini.

Tim Dharma-Kun juga menyoroti masalah di TPS, seperti kasus di TPS 28 Pinang Ranti, tempat ditemukan surat suara yang sudah dicoblos. Senada dengan tim pasangan calon nomor urut 1 Rido, distribusi formulir C6 juga dianggap tidak merata.

"Dari 167 kasus yang disampaikan paslon 1, belum ada tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu," ujar Anthony.

Meski mengakui data perolehan suara yang diumumkan KPU Provinsi Jakarta, tim paslon 2 memutuskan tidak menandatangani berita acara penetapan hasil.

"Data cocok. Namun, kami menggunakan hak kami untuk tidak menandatangani," tegasnya.

Dinilai tidak akan pengaruhi hasil Pilkada Jakarta 2024

Menanggapi, Ketua Tim Pemenangan Paslon Pramono Anung dan Rano Karno, Cak Lontong menyebut, aksi saksi dari dua paslon lain tidak akan memengaruhi hasil penetapan Pilkada Jakarta.

"Proses walk out atau juga mungkin tidak menandatangani sama sekali bukan hal yang memengaruhi keputusan dan hasil yang ditetapkan oleh KPUD Jakarta," tuturnya saat konferensi pers di Rumah Pemenangan Mas Pram-Bang Doel, Menteng, dilansir dari Kompas.com, Minggu.

Cak Lontong berujar, hasilnya akan tetap sama, yaitu kemenangan bagi pasangan Pramono-Rano dengan perolehan suara 50,07 persen.

"50,07 persen itu sama dengan 50 persen plus 2.925 suara dan ini kita menyambut baik," kata dia. 

Sebagai informasi, KPU Jakarta telah menetapkan pasangan Pramono-Rano menang satu putaran pada Pilkada Jakarta 2024 dengan perolehan suara sebanyak 50,07 persen.

Berikut hasil rekapitulasi tingkat provinsi yang sudah ditetapkan KPU Jakarta:

• Ridwan Kamil-Suswono: 1.718.160 suara
• Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 459.230 suara
• Pramono Anung-Rano Karno: 2.183.239 suara.

Baca juga: Terbaru Hasil Real Count KPU Pilkada Jakarta 2024, Pram-Rano Kuasai 42 Kecamatan, Cek Ridwan Kamil

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram