Kajian Akhir Transportasi Kereta di Samarinda, Hotmarulitua Manalu: Butuh Rp8 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mempersiapkan rencana pembangunan sistem transportasi massal berbasis rel untuk mendukung peran kota sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Dalam agenda paparan akhir dokumen feasibility study (FS) perkeretaapian yang berlangsung di Hotel Fugo, Kota Samarinda pada Selasa (10/12/2024), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu, membeberkan fakta.

Bahwa pembangunan jalur kereta api di Samarinda membutuhkan anggaran yang tak sedikit.

Terlebih dalam hal ini, keterbatasan anggaran dari APBD Kota Samarinda menjadi kendala utama dalam merealisasikan proyek ini.

Baca juga: Walikota Samarinda Andi Harun Pastikan Rancangan Transportasi Umum Kereta Sudah Final

Pasalnya, pembangunan rel kereta api memerlukan biaya yang sangat besar.

“Butuh Rp 8 triliun. Secara finansial memang Samarinda belum layak, tapi secara ekonomi proyek ini bisa layak karena dapat memajukan wilayah,” ujar Manalu usai acara.  

Meskipun demikian, Dishub Samarinda telah menyiapkan dokumen FS sebagai langkah awal dalam mendukung rencana induk transportasi kereta api, terutama untuk mendukung integrasi dengan IKN dan daerah sekitarnya.

Namun, Manalu mengakui bahwa realisasi proyek ini belum dapat dipastikan.  

“Dokumen ini kami siapkan untuk perencanaan induk transportasi kereta api. Jika nanti proyek ini direalisasikan, setidaknya Samarinda sudah memiliki persiapan. Namun, kapan penerapannya, kami belum tahu,” katanya.  

Selain itu, satu kendala utama adalah minimnya jumlah penumpang potensial saat ini.

Dengan rata-rata hanya 520 penumpang per hari, proyek ini dianggap belum layak secara finansial.  

“Kalau skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), tentu perlu ada hitungan untung dan rugi. Dengan penumpang sebanyak itu, jelas tidak ideal secara finansial. Namun, jika ke depan ada pusat ekonomi atau destinasi wisata di jalur yang dilalui, proyek ini bisa menjadi lebih layak,” jelasnya.  

Manalu juga menyinggung konsep jalur kereta api yang dirancang elevated atau berada di atas jalan raya.

Hal ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan ruang jalan di Samarinda dan menghindari persilangan sebidang dengan lalu lintas.  

“Karena ruang jalan kita terbatas, rel akan dibuat di atas jalan dengan konsep elevator. Ini tentu memerlukan biaya tambahan, tapi bisa meningkatkan efisiensi,” ungkapnya.  

Sebelumnya, kajian pra-FS telah dilakukan beberapa bulan lalu. Namun, penetapan trase (jalur kereta) belum dapat dilakukan karena terbatasnya anggaran.

Untuk melangkah lebih jauh, seperti penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dana yang tersedia harus mencukupi.  

“Dan Rp 8 triliun itu hanya untuk biaya pembangunan rel saja, belum termasuk sarana seperti gerbong. Jumlah gerbongnya pun akan tergantung pada kebutuhan nantinya,” kata Manalu.  

Baca juga: 3 Fakta Terkini Nasib Kereta Tanpa Rel di IKN Kaltim, Rem Ternyata Bermasalah, Dipinjamkan Gratis

Ia menambahkan bahwa hasil dari studi ini menunjukkan bahwa agar proyek ini layak secara finansial, perlu ada pusat-pusat kegiatan ekonomi, wisata, atau sektor lain yang dapat mendukung peningkatan jumlah penumpang.

Dengan demikian, meskipun biaya awal sangat tinggi, manfaat ekonominya di masa depan diharapkan dapat mengimbangi investasi besar yang diperlukan.  

“Proyek ini sangat penting untuk masa depan Samarinda dan perannya sebagai penyangga IKN. Namun, tanpa dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat, Samarinda tidak bisa melakukannya sendiri,” tutupnya. (*)