Berita Pemprov Kaltim
Sekda Kaltim Sri Wahyuni Beri Catatan Pelayanan Publik Harus Berkualitas
Sri Wahyuni memberi catatan atas penurunan nilai kepatuhan penyelenggara pelayanan publik tahun 2024
Penulis: Iklan Tribun Kaltim | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni memberi catatan atas penurunan nilai kepatuhan penyelenggara pelayanan publik tahun 2024.
Tahun ini meski masih berada di zona hijau, tapi skor Kaltim mengalami penurunan dari 91,08 pada 2023, turun menjadi 85,77 pada 2024.
“Ini akan menjadi catatan. Karena tahun lalu zona hijau di atas 90, dan tahun ini masih dalam zona hijau, tetapi ada penurunan nilai menjadi 85,77,” kata Sri Wahyuni usai menghadari Penyerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan Ombudsman RI Kalimantan Timur di Hotel Harris Samarinda, Selasa (10/12/2024).
Menurut Sri Wahyuni penyebab penurunan nilai tahun ini, salah satunya adalah pengawasan pimpinan perangkat daerah yang tidak optimal.
“Pelayanan publik ke masyarakat bukan hanya tanggung jawab tetapi juga kewajian kita,” tegas Sri Wahyuni.
Ditambahkan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat harus berkualitas dan itu menjadi wujud nyata dari pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Hal ini menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegasnya.
Baca juga: Pj Gubernur Akmal Malik Tetapkan UMP Kaltim 2025 Rp3.579.313
Baca juga: Hari Ini Pj Gubernur Akmal Malik Tetapkan Kenaikan UMP dan UMSP Kaltim 2025
Sebab itu, pemenuhan standar pelayanan publik harus sesuai dengan regulasi dan tanggung jawab moral dan profesional sebagai penyelenggara pelayanan.
Sri Wahyuni juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten kota serta Lembaga-lembaga lainnya. Caranya, dengan bekerja sama menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien dan responsif.
“Mari jadikan evaluasi ini sebagai momentum untuk introspeksi dan berinovasi guna menghadirkan layanan publik yang lebih berkualitas,” pintanya. (mar/sul/ky/adv)
| Klarifikasi Pemprov Kaltim soal Penghentian BPJS Kesehatan 49.742 Warga Samarinda |
|
|---|
| WFA Hemat Operasional, Disdikbud Kaltim: Sekolah Tunggu Instruksi Pusat |
|
|---|
| RKPD Kaltim 2027 Disusun, Gubernur Rudy Mas'ud Tekankan SDM dan Infrastruktur Berkualitas |
|
|---|
| Dispar Kaltim Prediksi Lonjakan Wisata Lebaran 2026, Ini 10 Daerah Paling Ramai |
|
|---|
| Dispar Kaltim Antisipasi Lonjakan Wisatawan Lebaran 2026, Fokus Keamanan Destinasi |
|
|---|
