Alasan Prabowo akan Mulai Berkantor di IKN Kaltim 2028, Menteri PU sebut Sejumlah Hal yang Disiapkan

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Prabowo Subianto akan berkantor di IKN Kaltim mulai 17 Agustus 2028 nanti.

Jadwal Presiden Prabowo berkantor di IKN Kaltim ini disampaikan pihak Istana Kepresidenan. 

Pernyataan Istana Kepresidenan terkait jadwal Presiden Prabowo berkantor di IKN Kaltim ini menjadi sorotan publik, terutama terkait alasan dan persiapan yang diperlukan agar pemindahan ibu kota pemerintahan dapat terlaksana dengan sukses pada 2028 mendatang. 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa IKN dipersiapkan untuk menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028.

Baca juga: Yulianus Henock Minta Menteri PKP Prioritaskan Pemenuhan Perumahan Masyarakat Adat dan Terdampak IKN

Oleh karena itu, kantor-kantor yang mewakili tiga cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bakal dipindahkan ke ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur tersebut.

Setelah semuanya siap, Hasan menyebutkan, Presiden Prabowo baru akan berencana berkantor dari IKN Nusantara.

"Presiden mengatakan kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik.

Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana," ungkap Hasan pada Selasa (10/12/2024). 

Sementara itu, pembangunan kantor-kantor dari tiga cabang kekuasaan tersebut diperkirakan bakal selesai pada 2028.

Apa yang Harus Disiapkan Sebelum Presiden Pindah ke IKN?

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa masih banyak persiapan yang harus dilakukan, terutama terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.

"Presiden Prabowo masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN, seperti gedung legislatif dan yudikatif," ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta pada Jumat, 6 Desember 2024.

Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga lantas menjelaskan bahwa pembangunan kawasan eksekutif, yang mencakup Istana Negara dan kantor-kantor kementerian, saat ini masih menjadi prioritas dan diperkirakan akan rampung pada akhir 2025.

Kapan Pembangunan Infrastruktur Legislatif dan Yudikatif Dimulai?

Baca juga: Pembangunan IKN Disebut Bakal Molor di Era Prabowo, Otorita Membantah: Kami Kerjakan Sesuai Target

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif akan dimulai pada 2025.

Kemudian, menurut Basuki, pembangunan infrastruktur tersebut ditargetkan selesai pada 2027.

"Kalau yang yudikatif dan legislatif baru akan dimulai 2025 ini.