Berita Nasional Terkini
Peneliti BRIN Ungkap Dampak Usulan Prabowo soal Pilkada Dipilih DPRD, Demokrasi Menuju Jurang
Pengamat BRIN ungkap dampak usulan Prabowo soal Pilkada dipilih DPRD. Demokrasi setengah langkah masuk jurang.
TRIBUNKALTIM.CO - Usulan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada lewat DPRD menjadi perbincangan.
Peneliti BRIN mengungkap dampak dari usulan Prabowo, Pilkada dipilih DPRD hingga dinilai tidak tepat dan salah alamat.
Kondisi demokrasi disebut setengah langkah masuk jurang dengan usulan Prabowo, Pilkada dipilih DPRD.
Menurut Peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor, usulan Prabowo yang menyebut jika Pilkada dipilih DPRD dilaksanakan maka demokrasi sedang menuju ke jurang dan hanya dikuasi oleh partai penguasa yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Baca juga: Pramono Anung dan Rano Karno Menang Pilkada Jakarta 2024 Satu Putaran, Cek Perolehan Suara Kang Emil
”Enggak usah ada pemilu juga sudah bisa kita bayangkan, pasti KIM-lah ini, kan.
Karena, ada perintah pasti langsung di seluruh partai harus memenangkan KIM di DPRD-nya.
Dan sangat mudah terdeteksi di sana, kalau dia nggak nurut, konsekuensinya, dipecat dong.
Artinya, ini jangan-jangan tujuannya melakukan KIM-isasi. Jadi, seragam semua, dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ini ngeri.
Demokrasi sudah tinggal setengah langkah masuk jurang karena sudah enggak ada perlawanan dari rakyat. Ini sudah bancakan koalisi penguasa,” tegas Firman, Jumat (13/12/2024) dikutip dari Kompas.id.
Menurutnya, usulan mengganti pilkada langsung menjadi pilkada lewat DPRD tidaklah menjawab inti persoalan yang ada.
Apabila persoalannya ada di masyarakat dalam pengertian masyarakat belum siap atau masyarakat kurang antusias dalam pilkada, seharusnya solusi yang diberikan oleh negara diarahkan ke sana, yakni untuk mengawal rakyat menjadi lebih layak terlibat dalam prosesi demokrasi.
”Jadi, itu salah alamat. Bukan kemudian short cut, dikembalikan ke DPRD.

Itu tidak menjawab (persoalan).
Artinya, masyarakat tetap saja pendidikan politiknya rendah, awareness-nya rendah.
Baca juga: Lengkap Hasil Pilkada Samarinda 2024 di 10 Kecamatan, Andi Harun Catat Kemenangan Besar di 3 Wilayah
Artinya, uang negara tidak dibikin untuk mendewasakan mereka, kan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.