Ibu Kota Negara
ASN Pindah ke IKN Nusantara Usai Lebaran 2025, Kapan Infrastruktur Legislatif dan Yudikatif Dibangun
Terjawab aparatur sipil negara alias ASN pindah ke IKN Nusantara usai lebaran 2025. Kapan infrastruktur legislatif dan yudikatif dibangun.
Kapan Presiden Prabowo Pindah ke IKN?
Presiden Prabowo Subianto direncanakan mulai berkantor di IKN pada Agustus 2028.
Dikutip dari Kompas.com (10/12/2024), Presiden Prabowo ditargetkan pindah pada Agustus 2028 agar sudah resmi berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
Namun, kepindahan Presiden Prabowo masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN, seperti gedung kantor legislatif dan yudikatif.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa Presiden baru akan pindah setelah ibu kota baru ini dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu kota politik dengan keberadaan kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Fokus Pembangunan IKN
Pembangunan IKN saat ini terus dilanjutkan.
Menurut Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur sekaligus Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, fokus pembangunan masih berada pada Tahap I (2022–2024) yang meliputi kawasan eksekutif.
Apa yang Harus Disiapkan Sebelum Presiden Pindah ke IKN?
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa masih banyak persiapan yang harus dilakukan, terutama terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana pendukung, seperti gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.
"Presiden Prabowo masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN, seperti gedung legislatif dan yudikatif," ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, pada Jumat, 6 Desember 2024.
Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menjelaskan bahwa pembangunan kawasan eksekutif, yang mencakup Istana Negara dan kantor-kantor kementerian, saat ini masih menjadi prioritas dan diperkirakan akan rampung pada akhir 2025.
Kapan Pembangunan Infrastruktur Legislatif dan Yudikatif Dimulai?
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif akan dimulai pada 2025.
Basuki menargetkan pembangunan infrastruktur tersebut selesai pada 2027.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.